Bupati dan Tokoh Intel
Kapal kelas empat dengan tiket seharga 15 gulden mengantar Soemitro ke Belanda pada 1907. Saat itu, ia masih berusia 19 tahun dan baru lulus dari HBS KW III. Seperti ditulis Harry Poeze dalam Di Negeri Penjajah (2007, hlm. 75), Soemitro tinggal di Leiden dan bekerja sebagai perawat domba dengan upah 1,5 gulden perhari.
Kadang Soemitro pergi ke Jerman dan bekerja di pertambangan dengan nama samaran WA Snell. Dia sempat belajar pertanian di Hiide Maatschappij dan sebuah sekolah pertamanan. Di Leiden, ia belajar Indologi, ilmu yang sangat berguna baginya jika bekerja di jawatan pemerintahan Hindia Belanda.
Soemitro adalah salah seorang pendiri Perhimpunan Indonesia. Ia pulang setelah tujuh tahun belajar di Belanda. Di Hindia Belanda, Soemitro sempat jadi pegawai di Pegadaian dan Pabrik teh, sebelum jadi perwira Polisi di Bandung.
Pada awal abad ke-20, menurut Soemitro dalam Tjoret-tjoretan Pengalaman Sepandjang Masa (1969, hlm. 29), posisi paling tinggi orang Indonesia di kepolisian adalah Inspektur Kepala. Tidak bisa lebih dari itu. “Jadi Komisaris Polisi tidak mungkin,” aku Soemitro.
Namun ada kebijakan baru yang berlaku sejak 1917. “Saya diminta jadi proefkonijn (kelinci percobaan pertama) (sebagai) seorang aspirant (calon) komisaris polisi, belajar dua tahun di Sekolah Polisi di Jakarta," tulis Soemitro. Ia lulus pada 1919 dan ditempatkan di kota Bandung sebagai Komisaris Polisi Kelas II. [1]
Semasa jadi polisi, Soemitro sukses membongkar kasus menghebohkan seorang Robin Hood lokal bernama Parta Kutang. Pangkatnya di kepolisian Bandung lumayan tinggi, yakni Komisaris. Pada 1922, ia diangkat menjadi komandan Veldpolitie (Polisi Lapangan) untuk daerah Pariangan Lama yang meliputi: Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis.
Namun, Soemitro harus berhenti jadi perwira polisi di Bandung. “Soemitro diangkat menjadi Wedana Sumpiuh atas permintaan keluarganya di Banyumas,” tulis Sugeng Priyadi (2002, hlm. 223).
Setelah mendapat jabatan setara kepala distrik atau camat itu, ia jadi bupati pada 1927, menggantikan ayahnya. Rekor jabatan sang ayah sebagai bupati selama 29 tahun rupanya tak bisa dipecahkan Soemitro. 'Cuma' dua dekade ia duduk di kursi ayahnya. Revolusi mengubah semuanya.
Seperti adiknya, Sunario, Soemitro juga dipercaya Hatta. Setelah tidak ada lagi Badan Intelijen sebesar BRANI atau Bagian V, Hatta memercayakan Soemitro untuk memegang Biro Keamanan, sebuah badan intel kecil yang kurang populer di bawah Kementerian Pertahanan: Biro Keamanan.
Sebelum munculnya Badan Koordinasi Intelejen (BKI), laki-laki yang juga dikenal sebagai Poerbonegero Soemitro Kolopaking ini adalah penasehat Kepolisian Indonesia yang sehari-hari bekerja membantu staf Biro Keamanan.
Estafet Sejarah Lokal
Dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah lebih sering menyoroti tokoh-tokoh besar seperti Mr. Mohamad Yamin, Prof. Soepomo, dan Soekarno sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Dalam Webinar yang diadakan oleh MGMP Sejarah SMA dan AGSI Provinsi Jawa Tengah tersebut, Heni Purwono, Ketua AGSI Jawa Tengah sekaligus guru sejarah di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara sebagai narasumbernya, terungkap bahwa ada 60 anggota lain dalam BPUPK, termasuk Soemitro Kolopaking memiliki rekam jejak pergerakan nasional, diperhitungkan sebagai tokoh yang berperan dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Menjabat sebagai Bupati Banjarnegara selama 22 tahun, melintasi tiga era: Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia, dalam perumusan Pancasila.
“Mengapa Soemitro bisa menjadi anggota BPUPK, yang isinya para tokoh pergerakan nasional? Karena Soemitro ternyata memiliki rekam jejak pergerakan yang hebat. Ia menjadi sekretaris Indische Vereniging, cikal bakal Perhimpunan Indonesia. Jadi, Soemitro itu satu level dengan Radjiman Wediodiningrat dan senior Mohammad Hatta ketika ia merantau di Eropa. [2]
