Jenderal BesarPlaek Phibunsongkhram (bahasa Thai:แปลก พิบูลสงครามcode: th is deprecated ; transkripsi alternatif Pibulsongkram atau Pibulsonggram) (lahir di Nonthaburi, Thailand, 14 Juli 1897 – meninggal di Sagamihara, Jepang, 3 Desember 1988 pada umur 66 tahun) adalah seorang perwira militer dan politikusThailand yang menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand pada dua periode utama (1938–1944 dan 1948–1957) dan DiktatorMiliter pada dua periode masa jabatannya. Ia dikenal karena perannya dalam Revolusi 1932 yang mengakhiri Monarki absolut di Siam, kebijakan modernisasi dan Nasionalisme, serta keputusan geopolitik kontroversialnya selama Perang Dunia II. [1][2] secara kontemporer ia dikenal sebagai Luang Pibulsonggram, sering juga disebut Phibunsongkhram (Pibul Songgram) atau di barat secara sederhananya disebut Phibun (Pibul)[3]
Nama
Nama lahirnya sering ditulis sebagai Plaek Khittasangkha dan kemudian lebih dikenal dengan varian romanisasi seperti Plaek Phibunsongkhram atau Phibunsongkhram.[f][4]
Kehidupan awal
Plaek lahir di Nonthaburi, dekat Bangkok, pada 14 Juli 1897. Ia berasal dari keluarga sederhana dan memasuki pendidikan militer sejak muda. Karier militernya berkembang pesat seiring keterlibatannya dalam jaringan perwira muda yang kemudian menjadi aktor utama dalam politik Thailand modern.[5]
Karier militer dan keterlibatan dalam Revolusi 1932
Pada 1932, kelompok perwira dan intelektual yang dikenal sebagai Khana Ratsadon (Partai Rakyat) melakukan perubahan politik menggantikan sistem monarki absolut dengan konstitusional. Plaek merupakan salah satu tokoh militer berpengaruh dalam faksi yang mendorong perubahan tersebut; reputasinya sebagai perwira yang keras dan terorganisir membuatnya menonjol dalam dekade berikutnya.[5]
Masa jabatan pertama sebagai Perdana Menteri (1938–1944)
Pada 1938 Plaek menjadi Perdana Menteri dan melancarkan serangkaian kebijakan modernisasi serta program identitas nasional (terkadang disebut 'cultural mandates') yang bertujuan membentuk identitas Thai modern, termasuk perubahan nama negara dan promosi budaya tertentu. Kebijakan-kebijakan ini sering dikritik karena nuansa otoriter dan penekanan pada kontrol negara terhadap kehidupan sosial dan budaya.
Selama Perang Dunia II, Thailand di bawah kepemimpinannya mengambil sikap kooperatif terhadap Kekaisaran Jepang—suatu keputusan pragmatis yang menyebabkan kontroversi domestik dan internasional. Thailand memberikan akses strategis bagi militer Jepang dan terlibat dalam operasi regional; namun pada saat yang sama muncul gerakan perlawanan dalam negeri (Seri Thai) yang bekerja sama dengan Sekutu. Keputusan aliansi ini melemahkan posisi politik Plaek dan menjadi salah satu penyebab perubahan rezim pada pertengahan 1940-an.[2]
Masa jabatan kedua dan akhir pemerintahan (1948–1957)
Plaek kembali berkuasa setelah pergolakan politik pascaperang dan memperkuat kembali peranan militer dalam pemerintahan. Pada periode Perang Dingin ia mengambil sikap anti-komunis yang jelas dan mengonsolidasikan kekuasaan melalui koalisi militer dan partai-partai pendukung. Pemerintahannya berakhir setelah pergeseran kekuatan internal di militer pada 1957 yang mengantar tokoh-tokoh baru seperti Sarit Thanarat ke puncak kekuasaan; Plaek kemudian diasingkan dan menghabiskan sisa hidupnya di luar negeri.[5]
Kebijakan dan kontroversi
Modernisasi dan identitas nasional: program-program administratif dan kebijakan budaya yang memperkuat negara-bangsa Thai.
Otoritarianisme: pembatasan terhadap kebebasan politik, penggunaan kekuatan militer terhadap lawan politik, dan sentralisasi kekuasaan.
Kooperasi dengan Jepang: kebijakan selama Perang Dunia II yang memicu kritik luas serta gerakan perlawanan dalam negeri.
Warisan Plaek bersifat kontras: beberapa sejarawan memuji dorongan modernisasinya yang mempercepat pembangunan negara-birokrasi, sementara yang lain mengecam tindakan otoriternya dan keputusan aliansi selama perang. Banyak unsur kebijakan nasionalisnya tetap mempengaruhi politik dan budaya Thailand pascaperang.