Perintah Eksekutif 14179 berjudul Menghilangkan Hambatan Kepemimpinan Amerika dalam Kecerdasan Buatan (dalam bahasa Inggris: Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence) adalah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-47, pada tanggal 23 Januari 2025. Perintah eksekutif ini bertujuan untuk memulai proses penguatan kepemimpinan Amerika Serikat dalam bidang kecerdasan buatan, mendorong pengembangan kecerdasan buatan yang bebas dari bias ideologis atau agenda sosial, menetapkan rencana aksi untuk mempertahankan dominasi kecerdasan buatan global, dan merevisi atau membatalkan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan tersebut. [1]
Latar belakang
Joe Biden
Perintah eksekutif ini merupakan respons terhadap Perintah Eksekutif 14110 yang berjudul Perintah Eksekutif tentang Pengembangan dan Penggunaan Kecerdasan Buatan yang Aman, Terjamin, dan Dapat Dipercaya (dalam bahasa Inggris: Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence) disebut juga sebagai Perintah Eksekutif tentang Kecerdasan Buatan atau Executive Order on Artificial Intelligence) yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat ke-46, Joe Biden pada tanggal 30 Oktober 2023.[2]
Donald Trump
Donald Trump membatalkan Perintah Eksekutif 14110 pada hari pertamanya menjabat melalui perintah eksekutif Pembatalan Awal Perintah dan Tindakan Eksekutif yang Berbahaya (Initial Rescissions of Harmful Executive Orders and Actions).[3] Pada tanggal 23 Januari 2025, Trump menandatangani Perintah Eksekutif 14179 sebagai perintah eksekutif pengganti yang mengatur kebijakan terkait pengembangan teknologi kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Perintah eksekutif tersebut menetapkan arah kebijakan baru mengenai pengembangan, penggunaan, serta strategi nasional terkait kecerdasan buatan, menggantikan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan dalam Perintah Eksekutif 14110.[4][5]
Ketentuan
Perintah ini mencabut kebijakan dan arahan kecerdasan buatan yang ada yang dianggap menjadi hambatan bagi inovasi kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Perintah ini mewajibkan pembuatan rencana aksi dalam jangka waktu 180 hari untuk mempertahankan kepemimpinan kecerdasan buatan Amerika Serikat, dengan fokus pada kesejahteraan manusia, daya saing ekonomi, dan keamanan nasional. Perintah ini mengharuskan peninjauan kebijakan, arahan, dan regulasi terkait Perintah Eksekutif 14110 yang berlaku mulai Oktober 2023 untuk mengidentifikasi tindakan yang mungkin bertentangan dengan tujuan kebijakan baru. Semua instansi pemerintah diperintahkan untuk menangguhkan, merevisi, atau membatalkan tindakan dari perintah eksekutif sebelumnya yang tidak konsisten dengan kebijakan baru. Kantor Lembaga Manajemen dan Anggaran Belanja Amerika Serikat (OMB) diwajibkan untuk merevisi memorandum tertentu (M-24-10 dan M-24-18) dalam waktu 60 hari agar sesuai dengan kebijakan baru. “Perintah tersebut menyatakan bahwa ketentuannya tidak membentuk hak atau manfaat baru yang dapat ditegakkan secara hukum, serta harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka hukum dan alokasi anggaran yang berlaku.[6]
Lebih dari 10.000 komentar publik diterima sebagai tanggapan atas permintaan masukan OSTP.[8][9]OpenAI mengajukan komentar yang menyarankan strategi lima poin yang mencakup pencegahan regulasi, kontrol ekspor, perlindungan hak cipta, investasi infrastruktur, dan adopsi pemerintah untuk memastikan inovasi kecerdasan buatan, mendorong kecerdasan buatandemokratis secara global, serta melindungi keamanan nasional.[10] OpenAI menekankan kemampuan kecerdasan buatan untuk mempelajari materi berhak cipta sebagai cara mempertahankan posisi Amerika Serikat terhadap kecerdasan buatan yang dikendalikan negara seperti DeepSeek dari Tiongkok.[11]
Google mengajukan komentar yang mendukung rencana tiga sisi yang melibatkan investasi dalam pengembangan kecerdasan buatan domestik melalui reformasi infrastruktur energi, kontrol ekspor seimbang, pendanaan riset berkelanjutan, serta kebijakan federal yang koheren, sambil memodernisasi adopsi kecerdasan buatan pemerintah dan mendorong pendekatan inovasi secara internasional.[12] Kedua perusahaan mendorong Gedung Putih untuk menolak kewajiban hak cipta dan transparansi seperti opsi yang diutamakan oleh Pemerintah Inggris dalam konsultasi Hak Cipta dan AI Inggris.[13]
