Konflik internal di Myanmar

Pemberontakan telah berlangsung di Myanmar sejak tahun 1948 dan sebagian besar berbasis etnis. Pemberontakan komunis dan Persatuan Nasional Karen adalah aktor oposisi utama terhadap pemerintah pusat. Selama abad ke-20, beberapa organisasi etnis bersenjata (EAO) terkemuka naik dan turun dalam pengaruh dan kendali. Faksi pemberontak yang lebih besar seperti Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA) dibentuk sebagai tanggapan terhadap kudeta Burma tahun 1962 yang dilakukan Ne Win dan meningkatnya represi politik yang dilakukannya. Pemberontakan 8888, sebagai tanggapan terhadap pemerintahan totaliter Ne Win, mengakibatkan terbentuknya beberapa milisi Bamar modern pertama dari para pengunjuk rasa yang menuju ke daerah-daerah di bawah kendali pemberontak etnis.

Setelah Pemberontakan 8888, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC), yang kemudian dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, membentuk junta militer. Militer Myanmar, yang umumnya dikenal sebagai Tatmadaw, sangat melemahkan kelompok pemberontak etnis, menghancurkan sebagian besar basis dan benteng mereka selama tahun 1990an. Pada saat reformasi politik Myanmar tahun 2011-2015, junta telah mendapatkan kembali kendali atas banyak basis pemberontak yang sudah lama ada, termasuk Negara Bagian Kokang dan Karen.

Sebagai bagian dari reformasi politik dan demokratisasi, Konstitusi tahun 2008 menciptakan zona pemerintahan mandiri dengan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 2015, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) ditandatangani antara delapan EAO dan pemerintah pusat. Namun, pada tahun 2018 NCA mulai berantakan karena dugaan pelanggaran perjanjian oleh tentara Tatmadaw yang memasuki wilayah EAO untuk membangun jalan. Banyak pihak yang tidak menandatangani perjanjian ini melanjutkan konflik. Pada akhir tahun 2016, empat negara yang tidak menandatangani NCA membentuk Aliansi Utara, termasuk KIA dan Tentara Arakan, terlibat dalam perang dengan pemerintah pusat dan EAO lainnya.

Kampanye musim kemarau 2021–2022

Menurut analis Matthew Arnold, momentum perang saudara melewati ambang kritis pada akhir musim kemarau tahun 2022 ketika sentimen revolusioner telah berkembang menjadi perlawanan sosial dan bersenjata yang lebih luas yang tidak dapat lagi diredam oleh junta. Menjelang akhir tahun 2021, bentrokan bersenjata langsung menyebabkan lebih banyak pemboman, alat peledak, dan ranjau darat. PDF, dengan dukungan kuat dari masyarakat lokal, menyerang sasaran lunak pemerintah seperti kantor polisi, pos terdepan, dan bisnis milik junta. Melalui hal ini, perlawanan menjadi lebih terorganisir ketika mereka menyita senjata, mendapatkan pelatihan dan berkomunikasi antar unit melalui bantuan NUG dan EAO sekutu.

Efek pada Tatmadaw

Irrawaddy melaporkan pada tanggal 22 November bahwa Tatmadaw sedang mempersiapkan 14.000 tentara untuk membela Naypyitaw, termasuk dengan memindahkan pasukan dari daerah lain ke ibu kota dan memobilisasi pegawai negeri menjadi militer. Persiapan ini dimulai segera setelah Operasi 1027 dilancarkan melawan Tatmadaw. Selain itu Tatmadaw menyiapkan 10.000 tentara untuk pertahanan Mandalay, Bago dan Yangon. Pekerjaan benteng juga dimulai, dengan kantor polisi Naypyitaw "juga menyiapkan balok beton, karung pasir, dan bahan lain yang diperlukan untuk diubah menjadi pangkalan pertahanan hanya dalam beberapa hari".

Pada awal Desember, pemerintah yang dipimpin Tatmadaw juga telah mengimbau para pembelot untuk kembali ke Tatmadaw, dan menjanjikan pembebasan tuduhan bagi para pembelot. Pemerintah Persatuan Nasional mengklaim sekitar 20.000 tentara telah meninggalkan dan bergabung dengan barisannya. Pada tanggal 7 Desember, junta mulai membebaskan tentara yang dipenjara karena desersi untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja akibat tekanan medan perang dari operasi baru-baru ini.

Ronan Lee, seorang profesor di Universitas Loughborough, menyatakan bahwa pembalikan strategis, hilangnya wilayah secara nasional, dan penurunan ekonomi berarti momentum telah menjauh dari junta Myanmar, dan junta "sekarang mungkin berada dalam spiral kematian". Tatmadaw juga diduga menghubungi Tiongkok untuk memberikan tekanan pada Aliansi Tiga Persaudaraan agar menghentikan Operasi 1027. Pada 11 Desember, Tiongkok membantu mengadakan pembicaraan damai antara Tatmadaw dan berbagai kelompok pemberontak di Utara, termasuk aliansi tersebut. Aliansi Persaudaraan kemudian mengumumkan pada tanggal 13 Desember bahwa perundingan damai ini "hanya berlangsung 10 menit" dan berjanji untuk terus melanjutkan pertempuran.

Kondisi kemanusiaan dan kejahatan perang

Situasi hak asasi manusia di Myanmar telah memburuk secara signifikan sejak awal konflik sipil. Militer Burma telah meningkatkan penggunaan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penargetan warga sipil. Junta juga menyita properti lawan politik sebagai bagian dari strategi intimidasi, yang berdampak pada ratusan keluarga.

Sejak awal konflik sipil, baik militer Burma maupun kekuatan perlawanan telah menggunakan fasilitas pendidikan sebagai basis dan tempat penahanan. Pada tahun 2021, lebih dari 190 serangan kekerasan terhadap sekolah dilaporkan terjadi di 13 negara bagian dan wilayah Myanmar. Pada Juni 2022, 7,8 juta anak masih putus sekolah.

Sistem kesehatan masyarakat Myanmar telah runtuh, dan perang saudara telah memperburuk krisis ketahanan pangan di negara tersebut, dengan satu dari empat orang mengalami kerawanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan telah berdampak besar pada Zona Kering di Myanmar dan wilayah delta Irrawaddy, yang mencakup lebih dari 80% wilayah pertanian di negara tersebut dan merupakan rumah bagi sepertiga populasi negara tersebut.

Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur.

Pada bulan Maret 2023, Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, melaporkan bahwa konflik bersenjata terus meningkat. Dia menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ratusan insiden pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan, 15,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan.

Organisasi internasional

Pada bulan Juni 2021, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta negara-negara anggota untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar. 200 organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch terus menekan PBB dan negara-negara anggotanya untuk menerapkan embargo senjata global.

ASEAN dan Timor Timur

ASEAN telah memblokir Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT regional sejak kudeta tahun 2021. Misalnya, pada KTT ASEAN 2022, kursi di Myanmar masih kosong. Negara-negara anggota ASEAN belum mengambil pendekatan yang konsisten dan terkoordinasi sehubungan dengan perang saudara yang sedang berlangsung, karena perpecahan internal. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sangat menentang junta militer.

Thailand adalah sekutu utama junta; mantan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menggunakan kontak saluran belakang pada pertengahan tahun 2021 untuk membentuk opsi diplomatik Thailand, terutama yang terkait dengan ASEAN. Pada tanggal 30 Juni 2022, ketika Angkatan Udara Myanmar diduga melanggar wilayah udara Thailand, Thailand melancarkan serangan pertahanan. Belakangan, Prayuth mengatakan kejadian itu "bukan masalah besar". Setelah pemilu Thailand tahun 2023, Perdana Menteri baru Srettha Thavisin telah menunjukkan dukungan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata Nasional militer yang mendesak semua pihak di Myanmar untuk tetap berada di jalur perdamaian dan stabilitas.

Singapura pada awalnya menekankan pentingnya memisahkan bisnis dari politik, namun kemudian menjadi ragu untuk berbisnis dengan Myanmar. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggambarkan penggunaan kekuatan mematikan dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa anti-junta sebagai hal yang “tidak dapat diterima” dan “bencana”. Pada tahun 2022, Lee terus mendukung pengecualian rezim militer dari pertemuan ASEAN sampai rezim tersebut bekerja sama dalam rencana perdamaian ASEAN. Saat ini Singapura tidak mengakui junta militer. Selama perang, Singapura tetap menjadi pemasok peralatan utama bagi pabrik senjata junta. Beberapa perusahaan yang berbasis di Singapura juga berperan sebagai perusahaan perantara junta, yang secara kolektif mengirimkan senjata senilai 254 juta dolar AS ke junta antara tahun 2021 dan 2023.

Hingga Desember 2023, Timor Timur tetap menjadi satu-satunya pemerintahan yang secara terbuka menyatakan simpati kepada kekuatan anti-rezim di Myanmar. Pada Agustus 2023, Dewan Tata Usaha Negara mengusir duta besar Timor Timur sebagai pembalasan atas pertemuan pemerintah Timor Timur dengan NUG.