Pavin Chachavalpongpun (Thai: ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์code: th is deprecated ; RTGS:Pawin Chatchawanphongphan; lahir 4 Maret 1971) adalah seorang akademisi Thailand yang dikenal karena kritiknya terhadap Monarki Thailand. Saat ini ia tinggal di Jepang sebagai bagian dari pengasingan politik. Ia telah mengajar di Pusat Studi Asia Tenggara di Universitas Kyoto sejak tahun 2012.[1]
Karier
Pavin memperoleh gelar sarjananya dari Universitas Chulalongkorn pada tahun 1993 dan gelar doktor dari SOAS pada tahun 2002. Ia sempat bekerja sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri Thailand selama enam belas tahun, sebelum kemudian beralih menjadi akademisi ilmu politik. Saat ini ia menjabat sebagai profesor di Pusat Studi Asia Tenggara, Universitas Kyoto,[2][3] di mana ia juga menjadi pemimpin redaksi untuk jurnal Kyoto Review of Southeast Asia milik pusat studi tersebut.[4] Ia merupakan penulis dari beberapa buku, termasuk A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations (2005), Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy (2010), Coup, King, Crisis: A Critical Interregnum in Thailand (2020), serta Rama X: The Thai Monarchy under King Vajiralongkorn (2023), yang telah dilarang oleh kepolisian Thailand bahkan sebelum buku tersebut resmi diterbitkan.[5]
Pavin dikenal luas sebagai kritikus vokal terhadap Monarki Thailand dan situasi politik Thailand secara umum. Ia aktif memberikan kuliah umum serta menulis artikel, buku, dan kolom opini untuk berbagai media internasional seperti The Washington Post, The New York Times, dan South China Morning Post.[6][7] Ia mendukung adanya reformasi monarki serta peninjauan kembali terhadap undang-undang lèse-majesté (penghinaan terhadap raja) di negara tersebut. Pada tahun 2011, ia meluncurkan kampanye untuk membebaskan seorang tahanan politik bernama Ah Kong, yang didakwa atas pasal lèse-majesté karena diduga mengirimkan pesan teks berisi hinaan terhadap monarki kepada seseorang yang tidak dikenal.[8]
Setelah peristiwa Kudeta Thailand 2014, pihak junta militer memerintahkannya untuk menyerahkan diri. Namun, Pavin menolak perintah tersebut dan bahkan mengejek surat panggilan itu dengan bertanya apakah ia boleh mengirim anjing Chihuahua peliharaannya saja untuk menemui pemimpin junta, Jenderal Prayut Chan-o-cha.[9][10] Pada 13 Juni 2014, Dewan Nasional untuk Perdamaian and Ketertiban (NCPO) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya,[11] dan sejak saat itu ia hidup di pengasingan. Ia kini menetap di Kyoto, Jepang. Pada Juli 2019, ia dilaporkan mengalami serangan fisik di dekat kediamannya, sebuah insiden yang diduga memiliki keterkaitan dengan otoritas Thailand.[6][12]
Pada tahun 2020, ia meluncurkan sebuah grup Facebook bernama "The Royalists Marketplace" sebagai wadah diskusi terbuka untuk mengkritik monarki Thailand secara bebas. Pemerintah Thailand berhasil mendesak pemblokiran akses ke grup tersebut yang saat itu telah mengumpulkan sekitar satu juta anggota, sebuah tindakan yang kemudian coba diajukan banding secara hukum oleh Facebook, Inc.,[13] sementara Pavin sendiri menghadapi tuntutan hukum atas tuduhan kejahatan siber.[14] Sebagai gantinya, ia kemudian mendirikan grup baru bernama "The Royalists Marketplace-Talad Luang".[15][16] Pihak juru bicara Facebook sempat menyatakan, “Permintaan seperti ini tergolong ekstrem, bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, dan memberikan efek menakutkan bagi kebebasan berekspresi... Kami berupaya melindungi dan membela hak-hak seluruh pengguna internet dan tengah bersiap untuk menantang permintaan ini secara hukum.”[17]
↑"Chachavalpongpun, Pavin". Center for Southeast Asian Studies Kyoto University (dalam bahasa American English). 28 Maret 2018. Diakses tanggal 27 Agustus 2020.
