Sebelum terjun ke dunia politik, Max Lomban berprofesi sebagai Birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dan terakhir kali menjabat sebagai Sekretaris Daerah pada tahun 2006-2011 dibawah Pemerintahan Hanny Sondakh dan Robert Lahindo.
Karier Birokrat
Saat Kota Bitung resmi menjadi daerah otonom (berpisah dari wilayah Pemerintah Kabupaten Minahasa) dan menjadi Kota administratif pertama di indonesia pada tanggal 10 Oktober 1990, Max Lomban yang saat itu masih bertugas di Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, ditugaskan oleh Gibernur Sulut saat itu yakni C.J. Rantung ke Bappeda Kota Bitung yang menjadi titik awal Max Lomban berkarier sebagai birokrat di lingkungan pemerintah Kota Bitung.
Puncak karier Max Lomban sebagai birokrat terjadi pada Pemerintahan Hanny Sondakh - Robert Lahindo (Periode 2006-2011) dimana ia dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Bitung sebagai pelengkap kesuksesan dari pemerintahan Hanny Sondakh - Robert Lahindo yang membawa Kota Bitung meraih begitu banyak prestasi dan penghargaan.
Karier Politik
Pada tahun 2018 Max Lomban yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Bitung, dipercayakan oleh DPP Partai NasDem untuk menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara.[3] Dan pada tahun 2022 posisi Max Lomban sebagai Ketua DPW secara resmi digantikan oleh Victor Mailangkay melalui keputusan DPP Partai Nasdem dan menunjuk Max Lomban sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Partai NasDem Provinsi Sulawesi Utara. [4]
