Maladministrasi adalah tindakan badan pemerintah yang dapat dianggap menyebabkan ketidakadilan. Undang-undang di Inggris menyatakan bahwa Ombudsman harus menyelidiki maladministrasi. ^[1]

Definisi maladministrasi luas dan dapat mencakup:

• Menunda
• Tindakan yang salah atau kegagalan untuk mengambil tindakan apa pun
• Kegagalan mengikuti prosedur atau hukum
• Kegagalan memberikan informasi
• Pencatatan yang tidak memadai
• Kegagalan untuk menyelidiki
• Gagal membalas
• Pernyataan yang menyesatkan atau tidak akurat
• Penghubung yang tidak memadai
• Konsultasi yang tidak memadai
• Janji yang diingkari

Lihat pula

• Administrasi (pemerintahan)
• Ilmu Pemerintahan
• Teori administrasi publik

Referensi

1. ↑ "What is maladministration?" (PDF). House of Commons. Diakses tanggal 14 January 2014.

Pranala luar

• Nellis, John R. (1980). "Maladministration: Cause or Result of Underdevelopment? The Algerian Example". Canadian Journal of African Studies. 13 (3): 407–422. doi:10.1080/00083968.1980.10803786.
• Caiden, Gerald E. (1981). "Public Maladministration and Bureaucratic Corruption". Hong Kong Journal of Public Administration. 3 (1): 56–71. doi:10.1080/02529165.1981.10800097.
• Hope, Kempe Ronald (1985). "Politics, Bureaucratic Corruption, and Maladministration in the Third World". International Review of Administrative Sciences. 51 (1): 1–6. doi:10.1177/002085238505100101.
• Caiden, Gerald E. (1991). "What Really is Public Maladministration?". Indian Journal of Public Administration. 37 (1): 1–16. doi:10.1177/0019556119910101.