Kekuasaan lunak adalah konsep yang dikembangkan oleh Joseph Nye dari Universitas Harvard untuk menyebut kemampuan menarik perhatian dan menyertai dengan cara selain koersi (kekuasaan keras), persuasi menggunakan paksaan atau memberi uang. Kekuasaan lunak adalah kemampuan mengubah pilihan orang lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian. Kekuasaan lunak bersifat non-koersif. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam kekuasaan lunak adalah budaya, nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Belakangan ini, istilah ini juga dipakai untuk menyebut perubahan opini masyarakat melalui saluran yang kurang transparan dan lobi melalui organisasi politik dan non-politik besar. Pada tahun 2012, Nye menjelaskan bahwa dengan kekuasaan lunak, "propaganda terbaik bukanlah propaganda." Menurutnya, pada Zaman Informasi, "kredibilitas menjadi sumber daya yang paling langka."[1]
Joseph Nye menciptakan istilah ini dalam bukunya yang terbit tahun 1990, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. Menurutnya, ketika sebuah negara berhasil membujuk negara lain untuk memiliki keinginan yang sama, negara tersebut tergolong kooptif atau memiliki kekuasaan lunak, berbeda dengan kekuasaan keras yang memaksa negara lain untuk memiliki keinginan yang sama.[2] Ia mengembangkan kembali konsep ini dalam bukunya, Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004). Istilah ini telah digunakan secara luas dalam hubungan luar negeri oleh para analis dan negarawan. Misalnya, Menteri Pertahanan Amerika SerikatRobert Gates berpendapat bahwa kekuasaan lunak Amerika Serikat dapat diperbaiki dengan "meningkatkan secara drastis anggaran instrumen sipil keamanan nasional, yaitu diplomasi, komunikasi strategis, bantuan luar negeri, aksi sipil, dan rekonstruksi dan pembangunan ekonomi."[3] Pada tahun 2011, ketika Xi Jinping hendak menggantikan Hu Jintao, Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok ke-17 mengadakan rapat pleno khusus untuk membahas budaya. Komunike terakhirnya menyatakan bahwa tujuan nasional Tiongkok adalah "membangun negara kita sebagai negara adikuasa di bidang budaya sosialis."[4] Tahun 2014, Xi mengumumkan bahwa kekuasaan lunak Tiongkok harus ditingkatkan, memperbaiki citra Tiongkok, dan menyampaikan pesan Tiongkok secara lebih baik ke seluruh dunia.[5]
Festival K-Wave 2022 merupakan acara global untuk merayakan budaya Korea Selatan sebagai bagian dari gelombang Korea. Acara puncaknya digelar pada 10 Desember 2022 di KINTEX, Goyang, dan diselenggarakan oleh KOCIS. Festival ini menampilkan pertunjukan K-pop, budaya tradisional seperti taekwondo, serta memberikan apresiasi kepada promotor Hallyu internasional. Dengan ratusan ribu penonton daring dari berbagai negara, K-Wave Festival 2022 menjadi bagian dari upaya promosi budaya Korea Selatan yang menjangkau penggemar global melalui platform digital.
Korea terkenal dengan Gelombang Korea atau juga bisa dikenal sebagai Hallyu, merujuk pada peningkatan pesat popularitas budaya Korea Selatan di tingkat global, mencakup K-pop, drama televisi, film, mode, dan kuliner, sejak akhir 1990-an. Fenomena ini pada awalnya berkembang di kawasan Asia Timur, dipicu oleh ekspor budaya populer seperti drama Winter Sonata dan grup idola generasi awal seperti H.O.T., sebelum kemudian meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara.[15]
Kemunculan Hallyu tidak dapat dilepaskan dari transformasi ekonomi Korea Selatan pasca-industrialisasi, yang memungkinkan negara tersebut mengembangkan industri budaya berstandar tinggi. Gelombang Korea mengombinasikan produksi (kualitas teknis dan naratif yang kuat), daya tarik budaya sebagai instrumen kekuasaan lunak, serta hibriditas budaya yang memadukan unsur lokal Korea dengan selera global. Dalam kajian akademik, Gelombang Korea kerap dibagi ke dalam beberapa gelombang. Hallyu 1.0 (1990-an hingga awal 2000-an) berfokus pada drama televisi dan K-pop generasi awal seperti BoA dan Girls’ Generation, sedangkan Hallyu 2.0 mencakup perluasan ke elemen budaya tradisional, seperti arsitektur hanok dan kuliner, yang diperkuat oleh pemanfaatan platform digital dan media sosial.[16][15]
Peran negara menjadi faktor penting dalam keberlanjutan Gelombang Korea, melalui kebijakan budaya yang bersinergi dengan sektor swasta untuk mempromosikan industri kreatif sebagai instrumen diplomasi budaya. Strategi ini membentuk identitas “Korea-ness” yang khas dan mudah dikenali, sehingga mampu menarik audiens global secara luas, berbeda dari budaya populer Asia lain yang cenderung lebih terhomogenisasi. Di Indonesia, Gelombang Korea diterima dengan antusias yang tinggi, terlihat dari kuatnya komunitas penggemar K-pop dan drama Korea. Loyalitas penggemar ini tidak hanya memengaruhi gaya hidup dan preferensi konsumsi, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal, terutama melalui sektor pariwisata, penjualan produk budaya, dan penyelenggaraan acara terkait budaya Korea.[17]
↑McClory, Jonathan (14 August 2015). "The Soft Power 30 World Rankings"(PDF). Comres. Diarsipkan dari asli(PDF) tanggal 2015-11-20. Diakses tanggal 2 November 2015.
↑"Softly Does It'". The Economist. 18 July 2015. Diakses tanggal 2 November 2015.
↑Pages 23-24, 26: Including the European Union and excluding its member states, EU soft presence scores 52.2% of 1214.9, U.S. soft presence scores 46.8% of 1099.6
↑"From Seville to Brussels: The Architecture of Global Presence". International Relations and Security Network. October 28, 2015. Diakses tanggal December 9, 2015. Our partners at the Elcano Royal Institute have released their latest edition of the Global Presence Index. It confirms that the EU – if perceived as a single global actor – has the greatest degree of 'presence' in the world, largely because of the contributions of the UK, Germany and France.
Giulio Gallarotti, Cosmopolitan Power in International Relations: A Synthesis of Realism, Neoliberalism, and Constructivism, NY: Cambridge University Press, 2010, how hard and soft power can be combined to optimize national power
Giulio Gallarotti, The Power Curse: Influence and Illusion in World Politics, Boulder, CO.: Lynne Rienner Press, 2010, an analysis of how the over reliance on hard power can diminish the influence of nations.
Giulio Gallarotti. "Soft Power: What it is, Why It's Important, and the Conditions Under Which it Can Be Effectively Used" Journal of Political Power (2011), works.bepress.com.
Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, Historical and Contemporary Perspectives, ed. Inderjeet Parmar and Michael Cox, Routledge, 2010.
Steven Lukes, "Power and the battle for hearts and minds: on the bluntness of soft power," in Felix Berenskoetter and M.J. Williams, eds. Power in World Politics, Routledge, 2007.
Janice Bially Mattern, "Why Soft Power Isn't So Soft," in Berenskoetter and Williams.
J.S. Nye, "Notes for a soft power research agenda," in Berenskoetter and Williams.
Young Nam Cho and Jong Ho Jeong, "China's Soft Power," Asia Survey 48, 3, pp.453–72.
Yashushi Watanabe and David McConnell, eds, Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States, London, M E Sharpe, 2008.
Ingrid d'Hooghe, "Into High Gear: China's Public Diplomacy", The Hague Journal of Diplomacy, No. 3 (2008), pp.37–61.
Ingrid d'Hooghe, "The Rise of China's Public Diplomacy", Clingendael Diplomacy Paper No. 12, The Hague, Clingendael Institute, July 2007, ISBN 978-90-5031-117-5, 36 pp.
"Playing soft or hard cop," The Economist, January 19, 2006.
Y. Fan, (2008) "Soft power: the power of attraction or confusion", Place Branding and Public Diplomacy, 4:2, available at bura.brunel.ac.uk.
Bruce Jentleson, "Principles: The Coming of a Democratic Century?" from American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century.
Prieto Gutierrez, J. J. (2015). World Libraries, the Diplomatic Role of Cultural Agencies. European Review, 23(03), 361-368 Diarsipkan 2016-09-07 di Wayback Machine.
Jan Melissen, "Wielding Soft Power," Clingendael Diplomacy Papers, No 2, Clingendael, Netherlands, 2005.
Chicago Council on Global Affairs, "Soft Power in East Asia" June 2008.
Joseph Nye, The Powers to Lead, NY Oxford University Press, 2008.
Joshua Kurlantzick, Charm Offensive: How China's Soft Power is Transforming the World (Yale University Press, 2007). Analysis of China's use of soft power to gain influence in the world's political arena.
John McCormickThe European Superpower (Palgrave Macmillan, 2006). Argues that the European Union has used soft power effectively to emerge as an alternative and as a competitor to the heavy reliance of the US on hard power.
Ian Manners, Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, princeton.edu
Middle East Policy Journal: Talking With a Region, mepc.org
Salvador Santino Regilme, The Chimera of Europe's Normative Power in East Asia: A Constructivist Analysis Regilme, Salvador Santino Jr. (March 2011). "The Chimera of Europe's Normative Power in East Asia: A Constructivist Analysis"(PDF). Central European Journal of International and Security Studies. 5 (1): 69–90. Diarsipkan dari asli(PDF) tanggal 2012-03-12. Diakses tanggal 2016-05-27.
