Kegagalan di Kalimantan Tengah
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menyebut proyek food estate Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang dikerjakan oleh Kementerian Pertahanan gagal total. Bayu Herinata telah melakukan tinjauan langsung pada 23 Januari 2024 untuk membuktikan klaim Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden, yang menyatakan keberhasilan proyek tersebut. Namun, menurut Bayu, singkong belum dapat dipanen karena pertumbuhannya yang masih sangat rendah.[9]
Dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube WALHI Nasional pada 26 Januari 2024, Bayu Herinata menyatakan bahwa sejak 2021 hingga 2023, belum ada hasil singkong dari food estate Gunung Mas, karena tanah berpasir di lokasi tersebut tidak mendukung pertumbuhan singkong. Bayu juga menyoroti usaha pemerintah yang mencoba menutupi kegagalan dengan menanam ulang singkong dan jagung. Meskipun jagung tumbuh, kondisinya kering, dan hasilnya digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan pangan.[9]
Bayu Herinata menegaskan bahwa proyek food estate tidak berhasil dan tidak relevan, serta menilai tidak ada urgensi untuk melanjutkannya. Sebelumnya, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengumumkan keberhasilan panen jagung di lokasi tersebut, menyatakan produksi sebanyak 6,5 ton per hektare. Amran mengklaim bahwa teknologi pertanian yang diterapkan sudah sesuai harapan, tetapi Bayu Herinata menilai proyek tersebut tidak berhasil dan tidak perlu dilanjutkan.[10]
Kegagalan di Sumatera Utara
Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi mengungkapkan bahwa menurutnya, program food estate di wilayah Sumatera Utara gagal. Delima mengunjungi secara rutin lokasi food estate di wilayah tersebut, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurutnya, kondisi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, yang merupakan wilayah food estate, sangat memprihatinkan. Dari 215 hektare lahan yang awalnya ditanami, hanya sekitar 10 persen atau 20 hektare yang masih dikelola, sementara sekitar 80 hingga 90 persen lahan telantar dan ditumbuhi ilalang liar.[11]
Sebagian kecil lahan yang masih ditanami memiliki kondisi yang bervariasi, termasuk petani yang menanam dengan modal sendiri atau bermitra dengan perusahaan. Salah satu perusahaan yang terlibat adalah Taipei Economic and Trade Office (TETO) asal Taiwan, yang mengontrak sekitar 12,5 hektare lahan. Meskipun belum menanam, kondisi masih dalam status sewa-menyewa.[11]
Delima juga mengungkapkan bahwa sistem kemitraan dengan perusahaan tidak menguntungkan secara ekonomis bagi petani. Warga mengeluhkan kurangnya transparansi kontrak, di mana mereka tidak mendapatkan informasi akurat tentang hasil panen. Selain itu, petani yang mengambil bibit untuk penanaman kembali harus membeli ulang dari perusahaan, dan ini dianggap sebagai utang.[11]
Kegagalan food estate, menurut Delima, bermula dari perencanaan yang buruk pada tahun 2020, di mana sertifikasi tanah bagi 80 pemilik lahan tidak melalui persiapan yang matang. Pada tahap awal, petani tidak mendapat pendampingan yang memadai untuk menanam komoditas seperti bawang putih, bawang merah, dan kentang. Klaim keberhasilan oleh pemerintah saat panen perdana dianggap gagal oleh masyarakat karena hasilnya sedikit.[11]
Tata kelola food estate semakin kacau ketika pemerintah daerah mewajibkan warga menjual hasil panen ke Koperasi Usaha Bersama dengan potongan sebesar 40 persen. Sistem ini berakibat petani kehilangan modal untuk menanam kembali, dan akhirnya, mereka kembali ke pertanian awal seperti kopi dan andaliman.
Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, juga mengakui kegagalan food estate di wilayahnya, yang diatributkan pada minimnya penganggaran dari Kementerian Pertanian dan pemerintah kabupaten. Kegagalan serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah, seperti food estate kebun singkong di Kabupaten Gunung Mas yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Pemerintah telah mengganti tanaman singkong dengan jagung, tetapi penanaman jagung terkesan dipaksakan dan mahal.[12]
