Eksekutif Irlandia Utara (bahasa Irlandia:Feidhmeannas Thuaisceart Éireanncode: ga is deprecated ) adalah bentuk pemerintahan devolusi yang ada di Irlandia Utara. Eksekutif Irlandia Utara adalah cabang administratif dari Legislatif Irlandia Utara (Majelis Irlandia Utara). Eksekutif Irlandia Utara berwenang dalam memberikan jawaban dan keterangan-keterangan yang diajukan dalam persidangan Majelis Irlandia Utara dan pada awalnya dibentuk berdasarkan aturan-aturan yang dibahas dalam UU Irlandia Utara 1998 yang kemudian diikuti dengan penerapan Perjanjian Good Friday. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan kebijakan yang dilakukan oleh Eksekutif diawasi oleh Komite Eksekutif yang ada dalam Majelis Irlandia Utara. Selain itu Eksekutif Irlandia Utara juga menjadi contoh dari pemerintahan konsosiasionalis (pembagian kekuasaan).
Eksekutif Irlandia Utara dipimpin oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan terbagi kedalam beberapa portofolio kementerian dan badan-badan yang berkaitan. Partai-partai yang memegang pemerintahan dalam Majelis Irlandia Utara menetapkan siapa saja orang-orang yang berhak menjadi menteri dengan pertimbangan dari Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Khusus untuk jabatan Menteri Kehakiman, akan dilakukan sebuah pemungutan suara lintas komunitas untuk memilih menteri yang akan menjabat. Eksekutif Irlandia Utara juga merupakan salah satu dari tiga pemerintahan devolusi di Britania Raya (dua lainnya adalah Pemerintah Skotlandia dan Wales).
Eksekutif Irlandia Utara dipimpin secara bersama oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dengan kewenangan seperti:
Bertindak sebagai forum diskusi dan persetujuan atas masalah yang melibatkan tanggung jawab dari dua kementerian atau lebih;
Mempriotaskan proposal eksekutif dan legislatif;
Mendiskusikan dan memberikan persetujuan terhadap masalah yang penting dan/atau kontroversial;
Memberikan rekomendasi nama pejabat yang dibutuhkan.[9]
Rapat-rapat yang dilaksanakan dalam Eksekutif biasanya dilakukan setiap dua minggu sekali. Dibawah Peraturan Kementerian Eksekutif, para menteri diwajibkan:[10]
Melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan visi dan misi pemerintah
Mendukung segala keputusan yang diambil oleh Majelis dan Eksekutif Irlandia Utara
Peraturan Kementerian Eksekutif memberikan dasar bahwa tiga menteri dalam Eksekutif Irlandia Utara harus dipilih melalui pemungutan suara lintas-komunitas.
Sistem devolusi yang berlaku saat ini menggantikan sistem pemerintahan langsung (1974–1999 dan 2002–2007), ketika Pelayanan Sipil Irlandia Utara mempunyai pengaruh yang besar dalam kebijakan pemerintah. Legislasi yang membentuk departemen baru pada tahun 1999 memberikan penegasan bahwa "fungsi dari sebuah departemen sewaktu-waktu dilaksanakan berdasarkan arahan dan pengawasan Menteri".[11] Kewenangan kementerian dapat diberikan melalui sebuah Undang-undang Majelis dan para menteri juga dapat melaksanakan kewenangan eksekutif sebagaimana yang dipegang oleh Mahkota.[12]
Keputusan kementerian dapat ditolak dengan sebuah petisi yang diajukan setidak-tidaknya oleh 30 orang anggota Majelis Irlandia Utara. Tindakan tersebut dapat dilakukan jika keputusan yang ditetapkan diduga telah melanggar UU Kementerian dan atas "hal-hal kepentingan publik". Ketua Majelis harus berkonsultasi dengan para pemimpin fraksi partai di Majelis sebelum memutuskan apakah keputusan tersebut adalah termasuk dalam hal-hal kepentingan publik. Petisi yang lolos kemudian akan dipertimbangkan oleh Eksekutif Irlandia Utara.[16]
Jumlah menteri-menteri dapat diubah ketika sebuah departemen dibentuk atau dibubarkan. Proposal harus dibuat oleh Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dan harus dibawa ke Majelis Irlandia Utara agar dapat diputuskan melalui pemungutan suara lintas-komunitas. Pada awalnya jumlah departemen kementerina ada sebanyak 10 buah tetapi bertambah menjadi 11 setelah urusan kehakiman dilimpahkan kepada pemerintahan devolusi Irlandia Utara.[17]
Para menteri akan dicopot dari jabatannya jika ia diangkat menjadi bagian dalam Pemerintah Irlandia atau menjadi Ketua atau Wakil Ketua dari Komite yang ada di Oireachtas (Parlemen Irlandia).[18]
Kementerian-Kementerian
Hingga 9 Mei 2016,[19] jumlah kementerian dan departemen di Eksekutif Irlandia Utara mengalami pengurangan. Saat ini Eksekutif Irlandia Utara terdiri dari beberapa departemen sebagai berikut:[20]
Diwaktu yang bersamaan dilakukan perubahan nomenklatur departemen sebagai berikut:
Kantor Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri diubah menjadi Kantor Eksekutif
Departemen Pengembangan Pertanian dan Pedesaan diubah menjadi Departemen Urusan Pertanian, Lingkungan dan Pedesaan
Departemen Badan Usaha, Perdagangan dan Investasi diubah menjadi Departemen Perekonomian
Departemen Keuangan dan Personel diubah menjadi Departemen Keuangan
Departemen Kesehatan, Layanan Sosial dan Keselamatan Umum diubah menjadi Departemen Kesehatan
Departemen Pengembangan Wilayah diubah menjadi Departemen Pekerjaan Umum
Departemen Pengembangan Sosial diubah menjadi Departemen Komunitas.
Sejarah
1974
Pada awalnya Eksekutif Irlandia Utara dibentuk pada 1 Januari 1974 berdasarkan hasil Perjanjian Sunningdale. Eksekutif tersebut terdiri dari koalisi antara Partai Unionis Ulster, Partai Demokrat Sosial dan Buruh dan Partai Aliansi Irlandia Utara dan menunjuk politikus Partai Unionis Ulster, Brian Faulkner sebagai Ketua Eksekutif. Namun Eksekutif Irlandia Utara ini hanya berlangsung singkat karena eksekutif ini jatuh pada 28 Mei 1974 akibat adanya Demo Serikat Pekerja Ulster dan munculnya Peristiwa The Troubles yang terus berlanjut sehingga mengakibatkan keaadaan politik menjadi tidak stabil dan eksekutif yang selanjutnya tidak dapat dibentuk.
Devolusi yang berjalan kemudian ditangguhkan selama empat kali dan seluruh departemen yang ada tetap bekerja dibawah tanggung jawab Menteri Irlandia Utara. Periode penangguhan tersebut terjadi pada:
↑Heaton-Harris, Chris (27 April 2023). "Northern Ireland Secretary announces 2023-24 Budget and contingency plans for governance". UK Government. Diakses tanggal 10 February 2024. The total amount available for NI Executive spending is £14.2 billion; The consequences of addressing the £660million gap in the 2022-23 financial year has meant that £297 million provided from the UK Reserve was due to be repaid from the 2023-24 budget.
↑"Nomination of Ministers (Designate)". Official Report. Northern Ireland Assembly. 29 November 1999. Diarsipkan dari asli tanggal 29 August 2011. Diakses tanggal 25 October 2011.
↑Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dicalonkan oleh dua partai pemegang suara terbesar dalam Majelis Irlandia Utara. Untuk pemilihan para menteri-menteri dalam eksekutif, Negara Irlandia Utara menerapkan Metode D'Hondt terhadap partai-partai yang memegang pemerintahan, khusus untuk Menteri Kehakiman akan dipilih melalui pemungutan suara lintas komunistas.
