Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional (bahasa Inggris:National Council for Peace and Order atau NCPOcode: en is deprecated ) (bahasa Thai:คณะรักษาความสงบแห่งชาติcode: th is deprecated ; RTGS:Khana Raksa Khwam Sa-ngop Haeng Chat; or คสช.) adalah sebuah PemerintahanJunta militer di Thailand yang dibentuk menyusul Kudeta Thailand 2014.[1] Dewan ini dibentuk ketika pihak militer Thailand menyatakan keadaan darurat militer pada 20 Mei2014 menyusul semakin meningkatnya krisis di negeri itu.[2] Pada 22 Mei pihak militer menggulingkan pemerintahan dan DPKPN menjadi penguasa di Thailand. Pemerintahan junta militer ini melakukan kebijakan diantaranya, membatasi pemberitaan, mencabut konstitusi, dan mengangkapi anggota kabinet pemerintahan sipil Thailand.[3]
Keanggotaan dan kewenangan
Pada 22 Mei 2014, DPKPN mengumumkan komposisi dalam pemerintahan mereka[4] dan menyatakan bahwa dewan ini akan melaksanakan tugas dan memperoleh kewenangan selayaknya perdana menteri dan kabinetnya hingga dilantik perdana menteri yang baru[5][6] Keesokan harinya, dewan ini mengumumkan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang pemerintahan serta penunjukan pejabat untuk lembaga kementerian dan lembaga pemerintahan sementara[7] Pada 24 Mei 2014, DPKPN membubarkan lembaga senat dan mengambil alih kekuasaan legislatif dari mereka.[8][9] Pada 26 Mei, Raja Bhumibol Adulyadej mendukung gerakan kudeta ini, dan secara resmi menunjuk Jenderal Prayuth untuk "mengambil alih administrasi publik" dari 24 Mei.[10][11]
↑"ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ"(PDF). Government Gazette (dalam bahasa Thai) (Volume 131, Special Part 82 D). Bangkok: Cabinet Secretariat: 1. 2014-05-26. Diarsipkan dari asli(pdf) tanggal 2014-05-28. Diakses tanggal 2014-05-27.; ;
