Barisan Pengawal Nagari dan KotaBuya Hamka, pimpinan BPNK. Atas jasanya pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, ia sempat ditawari gelar Mayor Jenderal Tituler oleh pemerintah, tetapi ia menolak
BPNK beroperasi secara otonom di seluruh nagari di Sumatera Barat dengan perkiraan anggota 500.000 ribu.[4][6] Anggota BPNK adalah semua pemuda berumur antara 17 dan 35 tahun yang tidak menjadi anggota laskar. Mereka tidak diberi senjata, tapi diberi latihan militer dari opsir tentara reguler.[7][8] Tugas utamanya adalah menjaga keamanan nagari. Para anggota BPNK bertugas di bawah pimpinan wali nagarinya masing-masing.[6]
BPNK menjadi alat mobilisasi dan mendorong penduduk pedesaan untuk mempersiapkan pertahanan lokal menghadapi kedatangan pasukan Belanda. Tugas pokok badan ini adalah untuk menjaga keamanan nagari, mengatur pemuda mengumpulkan dan membawa perbekalan untuk tentara di garis depan, dan menyelidiki musuh dari dalam dan dari luar.[10][11]
Anggota BPNK bertugas secara bergiliran dengan membentuk kelompok (5-7 orang) yang ditempatkan di tempat-tempat strategis. Dengan menggunakan kode-kode tertentu, mereka memberitahukan kepada masyarakat tentang gerakan patroli tentara Belanda sehingga penduduk dapat mengungsi ke tempat-tempat yang aman.
Anggota BPNK juga bertindak sebagai pos penjagaan yang memeriksa dan memberi izin pejabat yang lewat dari satu daerah ke daerah lainnya di seluruh wilayah. Selain itu, mereka dapat menarik bea dan melakukan blokade ekonomi terhadap kota-kota yang diduduki Belanda.[10]
BPNK mempunyai hubungan dengan struktur administrasi sipil dan tentara reguler. Namun, walaupun mereka bekerja berhubungan dengan militer, hampir semua unit BPNK dipimpin oleh orang sipil,. Seperti gubernur militer, orang-orang sipil ini diberi pangkat dan sebutan militer. Pangkat tersebut mulai dari Mayor Tituler untuk para bupati sampai Letnan Satu Tituler untuk wali nagari. Kebanyakan perwira tentara menjadi bawahan dari pejabat militer sipil, bertindak sebagai perantara antara kesatuan tentara dan penduduk nagari, terutama dalam mengumpulkan makanan dan perbekalan untuk pasukan.[10]
Seiring penggabungan laskar ke unit militer resmi, BPNK menjadi tempat berkumpulnya pemuda yang diberhentikan dari tentara. Pada tanggal 10 Mei 1949, BPNK menjadi satu-satunya kekuatan militer di luar unit militer resmi yang diizinkan oleh pemerintah militer Sumatera Barat. Akibatnya, semua anggota laskar meleburkan diri ke dalam BPNK.[10]
Pawai di Bukittinggi 1947
Pawai besar-besaran BPNK di Bukittinggi pada September 1947
Pada September 1947, Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Belgia datang ke Bukittinggi guna mengawasi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Momen kedatangan KTN dimanfaatkan oleh BPNK untuk menegaskan hasrat rakyat ingin merdeka dengan mengadakan pawai besar-besaran membawa bambu runcing di depan Rumah Tamu Agung, istana kediaman Wakil Presiden Mohammad Hatta tempat pertemuan delegasi KTN berlangsung. Dalam pawai tersebut, hadir sekitar 15.000 anggota BPNK dari nagari-nagari sekitar Bukittinggi meliputi Tilatang Kamang, IV Angkek, Banuhampu, dan Sungai Pua.[12][13]
Hamka, yang dipercaya sebagai juru bicara BPNK, menyampaikan pidato sekaitan hasrat rakyat untuk merdeka di depan Hatta dan delegasi KTN. Hamka berpidato, "Tanah yang kami cintai ini, telah dirampas dari tangan kami, meskipun kamilah yang memilikinya. Kami dianggap budak di negeri kami sendiri... Tuan, Anda lihat bambu runcing kami! Kalaupun ini adalah satu-satunya senjata yang kami pakai untuk membela diri, kami tidak akan membiarkan Tanah Air kami dirampas kembali!".[14][12]
Hamka menulis, Hatta terlihat kaget saat menyaksikan ribuan massa yang berbondong-bondong datang ke istana kediamannya. Saat mendengar pidato Hamka, mata Hatta berkaca-kaca dan merah. Sejarawan Mestika Zed menulis, inilah salah satu dari sedikit momen ketika emosi Hatta muncul di depan umum.[9]
Warisan
Penguasa Belanda di Sumatera Barat (Territoriaal Bestuur Ambtenaar) L.B. Van Straten[15] dalam laporannya pada Maret 1949 menyebut BPNK sebagai bentuk keberhasilan pihak Republik Indonesia dalam membangun solidaritas masyarakat pedesaan "sehingga tidak di satu pun kampung yang memberi tempat kepada para pengkhianat atau mata-mata".[16]
Segera setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949, anggota BPNK kembali ke tengah masyarakat. Banyak dari mereka menjadi petani, atau pergi merantau meninggalkan kampung, tetapi tidak sedikit pula kembali ke bangku sekolah.[4]
