Alumni UIN Jakarta Tuntut Polri Bongkar Dalang Teror Andrie Yunus dalam 30 Hari – Prabowo Tekan Reformasi Polisi

Sekolapedia – 23 Maret 2026 | Jakarta, 22 Maret 2026 – Sekelompok alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengeluarkan ultimatum kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengungkap identitas aktor intelektual yang diduga menjadi dalang teror terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. Tuntutan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan resmi yang menekankan batas waktu 30 hari sejak dikeluarkannya surat tersebut.

Latar Belakang Kasus Andrie Yunus

Andrie Yunus, tokoh yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang HAM, menjadi korban serangkaian ancaman dan intimidasi sejak awal tahun 2026. Ancaman-ancaman tersebut tidak hanya bersifat verbal, melainkan juga melibatkan penyebaran kampanye fitnah melalui media sosial dan publikasi akademik yang berujung pada tekanan psikologis. Menurut alumni UIN Jakarta, pola serangan tersebut menunjukkan adanya koordinasi dari kalangan intelektual yang memiliki akses ke jaringan politik dan keamanan.

Tuntutan Alumni UIN Jakarta

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh 23 alumni senior, mereka menuntut Polri untuk:

• Mengidentifikasi dan menindaklanjuti semua pihak yang terlibat dalam penyebaran teror intelektual terhadap Andrie Yunus.
• Menyelesaikan penyelidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal surat diterima.
• Menyampaikan laporan hasil penyelidikan secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas independen.
• Memberikan perlindungan khusus kepada Andrie Yunus serta keluarga dan rekan-rekannya yang menjadi sasaran ancaman.

Alumni menegaskan bahwa penundaan atau kelalaian dalam penanganan kasus ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan akademik di Indonesia.

Respons Pemerintah dan Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sekaligus merupakan alumni TNI, menanggapi isu reformasi institusi keamanan dalam sebuah dialog bersama tokoh masyarakat di Hambalang, Bogor, pada hari Minggu (22/3/2026). Prabowo menegaskan pentingnya kebersihan moral dan profesionalisme dalam institusi TNI dan Polri, menyatakan bahwa “Polisi harus beresin diri” dan menolak adanya tindakan oknum yang mencoreng nama institusi yang dicintai rakyat.

Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memberikan kesempatan kepada setiap lembaga negara untuk melakukan perbaikan internal, namun menuntut hasil yang nyata. “Saya alumni TNI, TNI harus beda sendiri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat‑pejabat,” ujarnya.

Meski pernyataan Prabowo tidak secara eksplisit menyebutkan kasus Andrie Yunus, sikapnya memperkuat posisi alumni UIN Jakarta yang menuntut akuntabilitas dan tindakan tegas dari Polri. Pemerintah diperkirakan akan memperkuat mekanisme koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawas independen guna mempercepat proses investigasi.

Langkah Selanjutnya dan Implikasi Politik

Sejumlah ahli hukum dan analis politik memperkirakan bahwa tekanan publik dari kalangan akademisi dan alumni dapat mempercepat proses penyelidikan. Mereka menilai bahwa jika Polri tidak dapat memenuhi tenggat waktu 30 hari, kemungkinan akan terjadi intervensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Selain itu, dinamika ini dapat memicu diskusi lebih luas mengenai kebebasan akademik, perlindungan hak asasi manusia, serta peran institusi keamanan dalam menjaga demokrasi. Aktivis HAM menilai bahwa penyelesaian kasus ini menjadi indikator penting bagi Indonesia dalam menegakkan standar internasional terkait kebebasan berpendapat.

Alumni UIN Jakarta menutup pernyataan mereka dengan harapan bahwa Polri akan menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum, sekaligus menegaskan bahwa “tidak ada ruang bagi oknum yang mengabdi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok.”

Jika Polri berhasil menyelesaikan penyelidikan sesuai tuntutan, hal tersebut dapat menjadi contoh positif bagi reformasi institusi keamanan di masa depan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan TNI dan Polri sebagai lembaga yang bersih, profesional, dan dipercaya oleh rakyat.