Sekolapedia – 18 Maret 2026 | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara prudensial dalam rangka menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan kemampuan nyata bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg pada 17 Maret 2026, sekaligus menjadi inti paparan pada acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional 2025 di Cilebar, Karawang.
Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Prabowo menegaskan bahwa target menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan langkah strategis untuk menahan guncangan eksternal, termasuk gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Ia mengakui bahwa pasar modal dan analis internasional tampak kurang memahami kebijakan tersebut, namun ia tidak menganggap hal itu sebagai masalah besar.
“Saya pikir pasar tidak memahami saya,” kata Prabowo, menambahkan bahwa kritik pasar adalah bagian dari dinamika politik yang harus dihadapi. Ia menegaskan, meskipun ada saran dari sebagian penasihat untuk mempersiapkan lonjakan defisit akibat kenaikan harga minyak, preferensinya tetap pada prinsip hidup sesuai kemampuan.
Hidup Sesuai Kemampuan: Filosofi Fiskal Pemerintah
Filosofi “hidup sesuai kemampuan” yang diusung Prabowo bukan sekadar slogan, melainkan landasan kebijakan fiskal yang menekankan keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara. Dalam konteks Indonesia, artinya pemerintah harus menahan pengeluaran yang tidak produktif, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program prioritas, serta memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.
Prabowo menyebutkan bahwa ia pribadi tidak menyukai defisit yang besar. “Beberapa penasihat saya mengatakan, ‘Pak, bersiaplah,’ namun penasihat lain menegaskan, ‘Kita tidak boleh memiliki defisit yang besar.’ Saya lebih memilih untuk hidup sesuai kemampuan kita,” tegasnya.
Mengelola Kekayaan Berlimpah, Bukan Mencari Kekayaan Baru
Menurut Prabowo, tantangan utama Indonesia saat ini bukan lagi soal ketersediaan sumber daya atau kekayaan alam, melainkan bagaimana mengelola kekayaan yang sudah dimiliki secara efektif. Ia menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat utama agar potensi ekonomi dapat dioptimalkan.
“Masalah Indonesia bukanlah pendapatan atau kekayaan kita, melainkan korupsi, inefisiensi, dan kontrol manajemen yang lemah,” ujar Prabowo. Pernyataan ini menegaskan fokus pemerintah pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan publik.
Program Prioritas dan Transparansi
Berbagai program prioritas yang tengah dijalankan, seperti swasembada pangan 2025, program tiga juta rumah, serta inisiatif pengembangan infrastruktur, tetap menjadi fokus utama. Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan program tersebut harus dilakukan dengan jujur dan transparan, tanpa mengorbankan prinsip fiskal yang berimbang.
- Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri.
- Perluasan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Investasi infrastruktur strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Semua program tersebut diharapkan dapat menambah daya beli masyarakat, mengurangi ketergantungan impor, dan pada akhirnya menurunkan beban fiskal negara.
Respon Terhadap Gejolak Global
Prabowo juga menilai bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat untuk menahan guncangan geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang dapat memicu kenaikan harga minyak. Dengan menjaga defisit di bawah batas yang telah ditetapkan, pemerintah berupaya mengurangi eksposur terhadap volatilitas pasar internasional.
Ia menambahkan bahwa meskipun ada tekanan eksternal, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang solid, didukung oleh pasar domestik yang luas, cadangan devisa yang memadai, dan kebijakan moneter yang stabil.
Secara keseluruhan, pendekatan Prabowo menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan integritas tata kelola. Dengan mengedepankan prinsip hidup sesuai kemampuan, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya memperkuat kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut meliputi pengetatan pengawasan anggaran, peningkatan efisiensi belanja publik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Jika berhasil, Indonesia dapat menapaki jalur pembangunan yang berkelanjutan tanpa harus bergantung pada defisit yang berlebihan.
Post Comment