Ekonom: Pelebaran Defisit Bukan Solusi, Pangkas Belanja MBG Kunci Stabilitas Fiskal

Sekolapedia – 18 Maret 2026 | Jakarta, 17 Maret 2026 – Pemerintah Indonesia tengah menghadapi dilema fiskal yang menuntut penyeimbangan antara menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3 persen dan memastikan belanja publik tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat. Beberapa pakar ekonomi, termasuk akademisi Universitas Paramadina, memperingatkan bahwa upaya pelebaran defisit bukanlah langkah tepat. Mereka menekankan pentingnya pemangkasan anggaran yang tepat sasaran, khususnya pada belanja Modal Badan Garansi (MBG), Kementerian Dalam Negeri (KDMP), dan alutsista.

Rasionalisasi Belanja MBG, KDMP, dan Alutsista

Menurut Wijayanto Samirin, ekonom Paramadina, strategi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran memang selaras dengan disiplin fiskal. Namun, ia menegaskan bahwa tanpa rasionalisasi belanja pada pos‑pos strategis seperti MBG, KDMP, dan alutsista, target defisit 3 persen dapat terlampaui. “Jika tidak dilakukan penataan ulang pada pos‑pos tersebut, batas defisit tetap berisiko tembus,” ujarnya dalam wawancara dengan Liputan6.com pada Selasa (17/3/2026).

MBG, yang bertugas menjamin pinjaman sektor riil, memiliki beban fiskal yang signifikan. Pengurangan alokasi yang tidak terukur dapat menurunkan efektivitas jaminan kredit, namun penyesuaian yang terarah dapat menurunkan beban anggaran tanpa mengganggu fungsi utama lembaga.

Risiko Pemotongan pada Sektor Esensial

Ekonom tersebut menambahkan bahwa ruang peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek terbatas. Daya beli masyarakat masih tertekan oleh inflasi yang terus berlanjut, sehingga potensi peningkatan pajak tidak dapat diandalkan sebagai solusi utama. Oleh karena itu, ia memperingatkan agar pemangkasan anggaran tidak menimpa sektor‑sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan publik, seperti kesehatan, pendidikan, subsidi energi, dan transfer dana daerah.

“Pemotongan pada anggaran kesehatan atau pendidikan akan memperburuk kondisi ekonomi, karena akan menurunkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan beban sosial,” kata Wijayanto.

Suara DPR: Audit Menyeluruh, Bukan Hanya Gaji Pejabat

Di sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin (Golkar), menyambut baik inisiatif efisiensi yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa audit harus meluas ke seluruh aspek penggunaan APBN, bukan sekadar pemotongan gaji pejabat. “Kita harus meninjau semua program, kebijakan, dan kegiatan kementerian atau lembaga yang dibiayai negara,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar.

Sadikin menambahkan bahwa evaluasi total dapat mengidentifikasi program yang kurang efektif, sehingga dana dapat dialokasikan ke prioritas yang lebih mendesak, seperti penanggulangan inflasi, bantuan sosial, dan infrastruktur produktif.

Data Defisit APBN hingga Februari 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Januari berada dalam kontrol, Februari sudah melewati ambang batas, mempertegas urgensi penyesuaian anggaran.

Strategi Pemerintah ke Depan

• Melakukan penilaian kembali pada pos MBG, KDMP, dan alutsista untuk memastikan penggunaan dana optimal.
• Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui reformasi struktural, bukan sekadar penambahan tarif.
• Menjaga belanja pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial agar tidak tergerus pemotongan.
• Mengimplementasikan audit menyeluruh atas semua program pemerintah, sebagaimana ditekankan oleh DPR.
• Mengkomunikasikan transparansi fiskal kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan.

Dengan kombinasi langkah‑langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat menurunkan defisit tanpa menimbulkan tekanan ekonomi yang berlebihan.

Kesimpulannya, pelebaran defisit bukanlah solusi jangka panjang. Fokus pada rasionalisasi belanja MBG, KDMP, dan alutsista, serta audit menyeluruh atas penggunaan APBN, menjadi kunci untuk menjaga disiplin fiskal sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.