Sekolapedia – 21 November 2026 | Langkah tegas kembali ditunjukkan oleh pemerintah dalam menata ulang sektor kehutanan nasional. Keputusan mengejutkan datang ketika satgas pkh cabut izin pt rapp yang merupakan raksasa pengolah kayu milik konglomerat ternama Sukanto Tanoto di Provinsi Riau. Penindakan ini langsung ditandai dengan pemasangan plang serta spanduk peringatan di berbagai titik areal konsesi perusahaan.
Keputusan resmi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 19 November 2026. Akibat kebijakan ini, lahan hutan seluas 338.536 hektare yang sebelumnya dikelola oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kini resmi kembali berada dalam penguasaan penuh negara. Pemerintah memastikan seluruh aktivitas operasional di dalam konsesi tersebut dihentikan seketika.
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Barita Simanjuntak, mengungkapkan bahwa keputusan berat tersebut diambil bukan tanpa alasan mendasar. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran serius yang dilakukan oleh entitas di bawah naungan Grup Royal Golden Eagle (RGE) tersebut. Beberapa temuan krusial yang menjadi dasar penindakan meliputi:
- Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara berulang kali di dalam area konsesi.
- Adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin seluas sekitar 18.362,74 hektare.
- Bukaan aktivitas tambang ilegal seluas kurang lebih 541,46 hektare.
- Kerusakan kawasan lindung yang mencapai sekitar 211,54 hektare.
- Gangguan nyata terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam kelestarian habitat gajah Sumatera.
Tidak hanya menyasar PT RAPP, operasi penertiban ini juga merambah ke perusahaan lain di Riau, yakni PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi. Satgas menemukan pabrik kelapa sawit non-kebun milik GSL yang diduga kuat menampung hasil kebun ilegal dari dalam kawasan hutan, sehingga pabrik beserta kebun seluas 42 hektare turut diambil alih oleh negara.
Menanggapi pencabutan izin tersebut, manajemen PT RAPP menyatakan sikap menghormati kewenangan hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Pihak perusahaan saat ini tengah menunggu pemberitahuan resmi secara menyeluruh dan berkoordinasi secara konstruktif dengan instansi terkait. Kendati demikian, perusahaan menyoroti implikasi sosial dan ekonomi dari kebijakan ini, mengingat operasional mereka selama ini menyerap puluhan ribu tenaga kerja langsung serta menggerakkan roda perekonomian lokal di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa meskipun konsesi telah dicabut dan diambil alih, kewajiban hukum serta tanggung jawab pemulihan lingkungan tetap dibebankan kepada pihak korporasi. Kerusakan ekosistem gambut dan kawasan lindung dinilai telah mengganggu tata air serta menurunkan kemampuan daya dukung lingkungan yang harus segera dipulihkan.
Langkah tegas dari satgas pkh cabut izin pt rapp ini menandai era baru penegakan hukum di sektor agraria dan kehutanan Indonesia. Pengembalian ratusan ribu hektare lahan ke tangan negara diharapkan mampu memperbaiki tata kelola lingkungan, menyelamatkan habitat satwa langka yang terancam punah, sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi keadilan ekologis jangka panjang.
