Sekolapedia – 20 November 2026 | Otoritas pengawas pangan dan obat Taiwan, yakni Taiwan Food and Drug Administration (TFDA), kembali memperketat pengawasan terhadap produk asal Indonesia. Kali ini, produk bumbu dapur populer yaitu ladaku merica bubuk dilaporkan ditahan di perbatasan karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku di wilayah tersebut.
Berdasarkan laporan resmi dari TFDA yang dirilis pada pertengahan November 2026, penahanan terhadap produk bumbu masak ini berawal dari pemeriksaan rutin perbatasan. Sebanyak 10 karton dengan total berat 24 kilogram ladaku merica bubuk produksi PT Motasa Indonesia diamankan petugas. Produk tersebut diketahui memiliki tanggal kedaluwarsa pada akhir Mei 2029.
Dalam hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh TFDA, ditemukan adanya kandungan residu pestisida yang melampaui ambang batas maksimum yang diizinkan oleh regulasi setempat. Kendati demikian, terdapat variasi laporan mengenai jenis zat yang terdeteksi. Sebagian data menyebutkan adanya kandungan tiametoksam sebesar 0,07 ppm dan fipronil 0,003 ppm, sementara laporan lainnya mencatat temuan cyprodinil sebesar 0,07 ppm dan fipronil 0,003 ppm. Sebagai perbandingan, batas toleransi resmi di Taiwan untuk zat seperti tiametoksam atau sipermetrin dipatok pada angka 0,05 ppm, sedangkan fipronil ditetapkan maksimal sebesar 0,002 ppm.
Akibat temuan tersebut, produk ladaku merica bubuk dinyatakan melanggar Pasal 15 Ayat 1 Butir 5 Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Pangan dan Sanitasi Taiwan. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, produk yang tidak lolos uji mutu ini nantinya akan dikembalikan ke negara asal atau dimusnahkan oleh otoritas setempat.
Menanggapi insiden penahanan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia langsung bergerak cepat memberikan klarifikasi. Pihak BPOM menegaskan bahwa produk ladaku merica bubuk yang beredar luas di pasar domestik sebenarnya telah melalui serangkaian evaluasi ketat terkait aspek keamanan, mutu, serta kelayakan label, sehingga telah mengantongi izin edar resmi di dalam negeri.
Namun, BPOM menjelaskan bahwa penolakan di luar negeri umumnya dipicu oleh perbedaan standar regulasi batas maksimum residu pestisida antarnegara. Setiap negara memiliki pertimbangan proteksi dan keamanan pangannya masing-masing. Sebagai langkah tindak lanjut, BPOM telah menginstruksikan pihak pelaku usaha untuk melakukan pengujian ulang di laboratorium terakreditasi, khususnya terhadap batch produksi yang sama dengan temuan di Taiwan.
Selain itu, BPOM juga tengah memperkuat koordinasi lintas instansi bersama kementerian terkait serta menjalin komunikasi intensif dengan pihak TFDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei). Langkah diplomasi dan pengawasan ini diambil guna mencegah berulangnya kejadian serupa di masa mendatang sekaligus memastikan para pelaku usaha nasional semakin patuh terhadap standar regulasi ekspor global.
Di sisi lain, BPOM terus mengimbau masyarakat agar senantiasa menjadi konsumen yang cerdas dengan menerapkan prinsip CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi berbagai produk pangan olahan.
