Sekolapedia – 14 November 2026 | Pemerintah Indonesia resmi memperketat regulasi perlindungan hak-hak pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan baru ini membawa angin segar bagi kaum buruh karena menghadirkan kepastian hukum dalam pencairan dana pesangon, sekaligus menutup celah perusahaan yang kerap mangkir dari kewajiban finansialnya pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Berdasarkan Bab XVI Pasal 253 dalam regulasi tersebut, mulai Oktober 2027 seluruh perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon secara terpusat kepada lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Melalui mekanisme baru ini, korporasi tidak lagi diizinkan mengelola dana cadangan tersebut secara mandiri melalui Dana Pensiun perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dinilai rentan terhadap risiko keuangan internal.
Menanggapi kebijakan tersebut, pihak Danantara Indonesia memberikan klarifikasi tegas menyusul maraknya pemberitaan yang mengaitkan institusi mereka sebagai pengelola dana pesangon tersebut. Dalam pernyataan resminya, Danantara menghormati penuh kebijakan pemerintah dalam memperkuat hak-hak pekerja, namun menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima penugasan resmi maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pekerja sebagaimana diberitakan.
Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan pemusatan pengelolaan dana pesangon ini memicu beragam tanggapan positif sekaligus peringatan dini dari para pengamat. Nailul Huda, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa niat pemerintah sangat baik untuk melindungi hak buruh ketika perusahaan mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memastikan pembagian fungsi yang jelas guna mencegah terjadinya tumpang tindih dengan program jaminan sosial eksisting yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- Memastikan perbedaan fungsi yang jelas dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- Memberikan jaminan mutlak bagi tenaga kerja ketika terjadi PHK massal atau kepailitan perusahaan.
- Menghindari risiko hilangnya hak finansial buruh yang selama ini kerap menjadi prioritas terakhir dalam kepailitan korporasi.
Sementara itu, Ekonom BCA David Sumual menyoroti kesiapan sektor usaha. Menurutnya, perusahaan-perusahaan besar umumnya telah memiliki sistem pencadangan yang mapan, namun tantangan terbesar justru berada pada sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini mengandalkan arus kas operasional harian untuk membayar kewajiban karyawan.
Selain memusatkan pengelolaan keuangan, undang-undang baru ini juga menghapus pengali pesangon 0,5 kali dan menetapkan ketentuan pengali minimal satu kali berdasarkan masa kerja. Langkah progresif ini membuat besaran nilai hak yang diterima karyawan menjadi jauh lebih adil dan meningkat. Pemerintah pun memberikan masa transisi hingga Oktober 2027 bagi dunia usaha untuk merapikan administrasi serta memindahkan seluruh dana cadangan sebelum sanksi administratif hingga pidana diberlakukan secara penuh.
Pemberlakuan aturan baru mengenai dana pesangon terpusat pada tahun 2027 menandai era baru perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun tantangan implementasi bagi korporasi skala kecil masih harus diatasi, langkah tegas pemerintah ini diharapkan mampu memberikan keadilan substantif serta kepastian masa depan bagi jutaan pekerja di tanah air.