Sekolapedia – 14 November 2026 | Pemerintah Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan berat dalam mengamankan kesehatan fiskal nasional menyusul potensi pembengkakan defisit anggaran yang kian nyata. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Oktober 2026 mencatatkan angka defisit sebesar Rp379,3 triliun atau setara dengan 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun angka ini diklaim masih on track menuju target akhir tahun sebesar 2,85 persen, sejumlah kalangan ekonom mengingatkan adanya risiko tekanan lanjutan yang dapat mencekik ruang fiskal di masa mendatang.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus bekerja ekstra keras untuk mengejar sisa target penerimaan pajak. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak baru terkumpul Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target total Rp2.310,8 triliun. Artinya, terdapat kekurangan atau shortfall setoran pajak sebesar Rp514 triliun yang harus dikejar dalam sisa waktu dua bulan terakhir tahun ini. Kekurangan masif ini tidak hanya mengancam target tahun berjalan, tetapi juga berpotensi menjadi bom waktu bagi stabilitas anggaran tahun 2027.
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menjelaskan bahwa kegagalan memenuhi target penerimaan tersebut akan memicu efek domino terhadap pembiayaan negara. Untuk menutupi kekurangan dana, pemerintah kemungkinan besar harus memperbanyak penerbitan surat utang negara. Konsekuensi logis dari kebijakan ini adalah lonjakan beban pembayaran bunga utang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik akan tergerus.
Di sisi lain, lembaga keuangan perbankan seperti Bank Danamon turut memproyeksikan bahwa pelebaran defisit anggaran pada akhir 2026 bisa tembus hingga 2,89 persen dari PDB, melampaui target awal pemerintah sebesar 2,68 persen PDB. Lonjakan ini didorong oleh masifnya kebutuhan belanja pemerintah pada kuartal keempat, termasuk realisasi belanja nonbunga, pembayaran subsidi energi, serta tertundanya pengembalian restitusi pajak yang turut menekan penerimaan bersih negara.
Tekanan fiskal dan ketidakpastian global ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi melalui belanja publik dan mitigasi risiko jangka panjang agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga secara berkelanjutan.