Sekolapedia – 09 Oktober 2026 | Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen administrasi kepolisian menunjukkan tren yang signifikan di berbagai wilayah Lampung dan Jawa Tengah. Salah satu fenomena yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan layanan skck online untuk memenuhi berbagai keperluan mendesak, mulai dari persyaratan mencari pekerjaan hingga syarat pencalonan politik di tingkat desa.
Lonjakan Permintaan di Polres Pringsewu
Di Kabupaten Pringsewu, Lampung, tercatat adanya peningkatan volume penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang cukup masif. Sepanjang periode Januari hingga September 2026, Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu telah menerbitkan sebanyak 6.149 dokumen. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terkumpul dari layanan ini mencapai angka Rp184.470.000.
Berdasarkan data pelayanan, puncak permintaan terjadi pada bulan April 2026 dengan total 1.016 dokumen. Berikut adalah rincian data penerbitan SKCK di Polres Pringsewu selama periode tersebut:
| Bulan (2026) | Jumlah Penerbitan | Total PNBP (Rp) |
|---|---|---|
| Januari | 774 | 23.220.000 |
| Februari | 477 | 14.310.000 |
| Maret | 555 | 16.650.000 |
| April | 1.016 | 30.480.000 |
| Mei | 679 | 20.370.000 |
| Juni | 935 | 28.050.000 |
| Juli | 697 | 20.910.000 |
| Agustus | 573 | 17.190.000 |
| September | 443 | 13.290.000 |
| Total | 6.149 | 184.470.000 |
Kasi Humas Polres Pringsewu, AKP Sudirman, menjelaskan bahwa mayoritas pemohon menggunakan dokumen ini untuk melamar pekerjaan di sektor swasta maupun instansi pemerintah. Selain itu, dokumen ini juga digunakan untuk syarat melanjutkan pendidikan, seleksi TNI/Polri, serta administrasi pencalonan Kepala Pekon (Pilkakon).
Transformasi Digital Melalui Polri Super App
Untuk menjawab tingginya permintaan tersebut, kepolisian telah mengoptimalkan layanan skck online guna memangkas waktu antrean. Masyarakat kini dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi resmi Polri Super App. Prosedur ini mencakup beberapa langkah praktis:
- Mengisi formulir pendaftaran secara digital.
- Mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.
- Melakukan pembayaran biaya PNBP sebesar Rp30.000 melalui BRI Virtual Account (BRIVA).
- Datang ke lokasi untuk verifikasi fisik dan pengambilan berkas cetak.
Dengan sistem digital ini, proses transaksi menjadi lebih transparan dan efisien. Warga Pringsewu dapat memilih dua lokasi pelayanan, yaitu Gedung SPKT Polres Pringsewu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) Pendopo Pringsewu.
Tren Pilkades: Pergeseran Komposisi Pemohon
Fenomena menarik juga terjadi di Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, komposisi pemohon SKCK mulai bergeser. Jika sebelumnya didominasi oleh lulusan SMA/SMK untuk melamar kerja, kini antrean mulai dipenuhi oleh warga dewasa hingga lansia yang merupakan bakal calon kepala desa.
Kasat Intelkam Polres Purbalingga, AKP Tri Yani Asmara, mengonfirmasi bahwa pengurusan skck online menjadi pilihan utama bagi para calon pemimpin desa untuk memenuhi syarat administrasi pencalonan. Mengingat pendaftaran bakal calon kades berlangsung hingga 12 Oktober 2026, jumlah pemohon diprediksi akan terus meningkat hingga hari pemungutan suara pada 10 Desember mendatang.
Tingginya angka permintaan dokumen ini menunjukkan betapa krusialnya peran SKCK dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik untuk mobilitas ekonomi melalui dunia kerja maupun untuk partisipasi dalam demokrasi di tingkat lokal. Kemudahan akses melalui sistem skck online menjadi solusi kunci dalam menghadapi lonjakan permintaan yang terus terjadi setiap tahunnya.
Post Comment