Sekolapedia – 26 Agustus 2026 | Kasus pembekuan rekening milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), memicu polemik luas di tengah persiapan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Fenomena ini memunculkan kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk pandangan Pakar Hukum Unmul: Rekening Aktivis Pati Diblokir, Bentuk Upaya Pembatasan Hak Konstitusional Warga [titlebase] yang menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai demokrasi.
Rekening di Bank Mandiri milik Botok yang berisi dana sekitar Rp80,9 juta—terdiri dari uang pribadi dan donasi masyarakat untuk mendukung aksi warga Pati di Jakarta—didapati terblokir. Meskipun pihak kepolisian menyebut tindakan tersebut hanyalah penundaan transaksi selama lima hari kerja, realitas di lapangan menunjukkan bahwa warga kehilangan akses finansial di saat krusial. Hal ini memperkuat argumen Pakar Hukum Unmul: Rekening Aktivis Pati Diblokir, Bentuk Upaya Pembatasan Hak Konstitusional Warga [titlebase] bahwa pembatasan akses dana dapat menjadi instrumen untuk membungkam suara rakyat.
Perspektif Hukum dan Aturan OJK
Secara hukum, bank tidak diperkenankan melakukan pemblokiran sepihak tanpa dasar regulasi yang sah. Pihak kepolisian diketahui menggunakan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, para ahli hukum mengingatkan bahwa Pasal 26 sebenarnya mengatur kewenangan penyedia jasa keuangan untuk menunda transaksi jika ada dugaan dana berasal dari tindak pidana, bukan untuk menahan rekening warga yang sedang menghimpun donasi aksi massa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana, memberikan klarifikasi mengenai batasan waktu tersebut. Berikut adalah poin-poin penting terkait regulasi penundaan transaksi:
- Penundaan transaksi hanya boleh dilakukan maksimal lima hari kerja.
- Dasar hukum mengacu pada UU TPPU dan POJK Nomor 8 Tahun 2023.
- Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ditemukan bukti tindak pidana, akses rekening wajib dibuka kembali.
- Penundaan harus didasarkan pada perintah resmi dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
Ketidakpastian mengenai status rekening ini memicu kekhawatiran bahwa Pakar Hukum Unmul: Rekening Aktivis Pati Diblokir, Bentuk Upaya Pembatasan Hak Konstitusional Warga [titlebase] bukan sekadar opini, melainkan refleksi atas potensi penyalahgunaan wewenang.
Kecaman dari MUI dan Dampak Sosial
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, turut mengecam keras tindakan ini. Beliau menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang. Menurut Anwar, membekukan rekening aktivis demi mencegah aksi demonstrasi adalah upaya ilegal untuk menghalangi hak warga negara.
Dampak dari pemblokiran ini tidak hanya dirasakan oleh sang aktivis, tetapi juga meluas ke ranah ekonomi keluarga. Anwar menyebutkan bahwa kebijakan pencegahan finansial ini memiliki daya rusak besar karena mematikan ekonomi keluarga dan merugikan pelaku usaha lokal yang bergantung pada transaksi keluarga tersebut. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran mengenai Pakar Hukum Unmul: Rekening Aktivis Pati Diblokir, Bentuk Upaya Pembatasan Hak Konstitusional Warga [titlebase] yang menyoroti bagaimana hak ekonomi digunakan untuk menekan hak politik.
Menanti Aksi Massa 27 Agustus 2026
Di tengah ketegangan hukum ini, dua kelompok masyarakat sipil, yakni AMPB dan Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. AMPB membawa agenda besar terkait pengesahan RUU Perampasan Aset dan tuntutan hukuman mati bagi koruptor, sementara GERAM membawa isu demokrasi, ekonomi, hingga kesehatan.
Pengamat politik, Fernando Emas, berharap agar aspirasi rakyat ini didengar oleh pemerintah dan parlemen. Ia mengingatkan agar aksi tetap berjalan damai dan tidak ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Namun, ia juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menempuh cara-cara lain jika merasa suara mereka tidak lagi didengar oleh pemegang kekuasaan.
Sebagai penutup, kasus ini menjadi pengingat penting bagi penegak hukum dan lembaga keuangan agar selalu berpegang pada koridor hukum yang transparan. Tindakan pembatasan finansial tanpa dasar pidana yang kuat tidak hanya melanggar aturan perbankan, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara.
Post Comment