Sekolapedia – 04 Juli 2026 | Pemerintah telah turun tangan untuk menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia, yang merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, akan menemui manajemen serta pekerja Tokopedia dan TikTok untuk mendalami informasi terkait isu PHK tersebut.
Said Iqbal menyebutkan bahwa pemerintah akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya. Ia menilai sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif.
Menurut data iPrice periode Januari-Maret 2022, Tokopedia tercatat sebagai marketplace dengan jumlah karyawan terbanyak yakni 7.409 orang. Kemudian, disusul Shopee sebanyak 6.232 karyawan. Namun, perwakilan Juru Bicara TikTok menyampaikan bahwa perusahaan sedang melakukan penyelarasan dan transisi organisasi yang tujuannya untuk pertumbuhan jangka panjang bisnis.
GoTo, perusahaan yang sebelumnya memiliki saham mayoritas di Tokopedia, memastikan bahwa isu penyesuaian organisasi di Tokopedia tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. GoTo juga menegaskan bahwa mereka belum memiliki rencana mengubah kepemilikan saham di Tokopedia di tengah isu PHK yang beredar.
Pemerintah menegaskan siap menindak jika ditemukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan, sekaligus menjaga iklim usaha tetap kondusif. Said Iqbal mengingatkan bahwa pemerintah juga akan mempertimbangkan kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan.
Isu PHK di Tokopedia ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berharap bahwa dengan penanganan yang tepat, isu ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan.
Dalam beberapa hari terakhir, isu PHK di Tokopedia telah menjadi sorotan banyak pihak. Banyak yang mempertanyakan alasannya dan bagaimana pemerintah dapat menangani isu ini. Dengan penjelasan dari pemerintah dan GoTo, diharapkan isu ini dapat terjawab dan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Post Comment