Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menyatakan bahwa menghisap rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Keputusan ini dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H.
Penetapan ini menjadi isu besar karena mencakup bukan hanya pengguna, tetapi juga produsen dan penjual. Berikut penjelasan lengkapnya.
Alasan Vape Dinyatakan Haram
Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan tiga ketentuan hukum utama. Pertama, menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena tiga alasan: membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta sebagai langkah sadd al dzariah atau menutup jalan agar vape tidak dimanfaatkan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua, menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga hukumnya haram. Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.
Vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan mencegah penyalahgunaan zat terlarang.
Definisi Vape dan Nikotin dalam Fatwa
Fatwa ini juga memuat ketentuan umum mengenai definisi. Rokok Elektronik/Elektrik (REL) atau yang dikenal sebagai vape adalah rokok elektronik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup pengguna.
Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau atau diperoleh melalui proses sintesis. Senyawa ini digunakan dalam rokok konvensional maupun elektrik, memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, dan berdampak negatif bagi kesehatan.
Rekomendasi MUI kepada Pemerintah
Bagian rekomendasi fatwa memuat sejumlah himbauan bagi pemangku kepentingan, di antaranya:
- Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape disertai sanksi untuk melindungi masyarakat.
- Presiden mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi publik dari paparan dan dampak negatifnya.
- Pemerintah melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan berjalan terkoordinasi dan tidak sendiri-sendiri.
- Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
- BPOM memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi dan penanganan produk.
- Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan sebagai media peredaran zat terlarang.
- Kementerian Keuangan mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
Pengawasan Aparat dan Edukasi Masyarakat
BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup segala celah peredaran narkoba, termasuk melalui vape, serta menindak tegas peredaran dan penyalahgunaannya. Aparat penegak hukum juga diharapkan menindak setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi mengenai haramnya rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat diimbau menghindari vape dan berperan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan keterangantungan nikotin. Seluruh pemangku kepentingan juga diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Masa Berlaku dan Penandatangan Fatwa
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Seluruh pihak diimbau menyebarluaskan fatwa ini agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya.
Fatwa ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dengan ditetapkannya fatwa ini, status vape haram kini menjadi rujukan resmi bagi umat Islam di Indonesia, sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk memperketat pengendalian rokok elektrik di tanah air.
Sumber referensi: mui.or.id