Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Senin (9/11/2026). Kehadiran aturan ini menandai babak baru bagi dunia ketenagakerjaan nasional, sekaligus mengundang beragam tanggapan dari kalangan pelaku usaha yang masih mencermati isinya secara menyeluruh.
APINDO Masih Menelaah Setiap Pasal
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengaku belum dapat menarik kesimpulan atas regulasi tersebut karena masih mempelajari pasal per pasal. “Sedang kita pelajari,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Pelindungan Terpenting Adalah Lapangan Kerja
APINDO mewanti-wanti agar UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang dibuat untuk melindungi buruh tidak justru mempersulit pengusaha dalam membuka lapangan pekerjaan.
Bagi APINDO, bentuk pelindungan paling penting bagi pekerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak. Regulasi pelindungan sebaik apa pun akan terasa sia-sia jika tidak diiringi pembukaan lapangan kerja yang luas, sebab masyarakat akan sulit memperoleh penghasilan.
Sorotan pada Ketentuan Pesangon
Salah satu pasal yang menjadi perhatian APINDO dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru adalah ketentuan soal pesangon. Bob Azam berharap ketentuan tersebut tidak membuat investor mundur karena menambah ketidakpastian usaha.
APINDO belum bisa memastikan seberapa besar pengaruh regulasi ini terhadap minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia ke depannya. Di sisi lain, sebagian besar pengusaha masih membutuhkan bantuan modal dari para investor.
Latar Belakang Revisi Aturan Ketenagakerjaan
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru setelah direvisi pada Selasa (6/10/2026). Revisi ini berangkat dari gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2023 yang dinilai banyak merugikan buruh.
Gugatan tersebut dikabulkan. MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah merevisi undang-undang terbaru, dengan batas penyelesaian pada Oktober 2026.
Isi UU: 23 Bab dan 313 Pasal
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Adapun cakupan 23 bab tersebut meliputi:
- ketentuan umum;
- landasan dan tujuan;
- kesempatan dan perlakuan yang sama;
- perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- peningkatan produktivitas;
- pelatihan kerja dan pemagangan;
- penempatan tenaga kerja;
- perluasan kesempatan kerja;
- tenaga kerja sektor formal;
- penggunaan tenaga kerja asing;
- hubungan kerja;
- hubungan pekerjaan tertentu;
- pelindungan pengupahan dan kesejahteraan;
- hubungan industrial;
- pemutusan hubungan kerja;
- dana cadangan pesangon;
- pembinaan;
- pengawasan;
- penyidikan;
- ketentuan pidana;
- ketentuan lain-lain;
- ketentuan peralihan;
- penutup.
Menanti Kepastian bagi Dunia Usaha
Terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini menjadi titik penting bagi hubungan industrial di Indonesia. Di satu sisi, aturan ini diharapkan memperkuat hak pekerja; di sisi lain, pelaku usaha menanti kepastian agar iklim penciptaan lapangan kerja tetap terjaga.
Sejauh mana regulasi ini berdampak pada minat investasi dan ketersediaan lapangan kerja masih akan terlihat dari penerapan aturan tersebut di lapangan.
Sumber referensi: money.kompas.com