Pemerintah Tiongkok kembali melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan. Kementerian Perdagangan Tiongkok menilai langkah Washington tersebut sebagai tindakan sepihak yang menyalahi aturan hukum internasional sekaligus norma dasar dalam pergaulan antarnegara.
Kritik itu muncul setelah Departemen Keuangan AS memasukkan 47 entitas dan tujuh individu ke dalam daftar sanksi yang berkaitan dengan Kuba. Daftar tersebut tidak hanya memuat pihak dari Tiongkok, tetapi juga sejumlah nama dari Kamboja, Panama, dan beberapa negara lain. Selain entitas serta individu, dua kapal tanker berbendera Kuba turut dicantumkan dalam daftar yang sama.
Sanksi Berdalih Keterlibatan Pihak Ketiga
Menurut Kementerian Perdagangan Tiongkok, AS menjatuhkan sanksi sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan dalih keterlibatan pihak ketiga. Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa praktik semacam itu melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional.
Menurut Beijing, sanksi sepihak dengan dalih keterlibatan pihak ketiga merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional serta norma dasar hubungan antarnegara.
Tekanan yang Dinilai Semakin Intens
Beijing mencatat bahwa dalam beberapa waktu terakhir AS meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok melalui rangkaian tindakan pembatasan yang dinilai diskriminatif. Menurut pemerintah Tiongkok, kebijakan tersebut merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok juga menilai sanksi itu bertentangan dengan kesepakatan penting yang telah dicapai para pemimpin kedua negara.
Berpotensi Mengganggu Stabilitas Perdagangan
Selain berdampak langsung pada perusahaan, langkah AS dinilai berpotensi merusak stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi Tiongkok-AS. Karena itu, Beijing memandang persoalan ini bukan sekadar sanksi administratif, melainkan bagian dari rangkaian kebijakan yang dapat memengaruhi iklim kerja sama ekonomi kedua negara secara lebih luas.
Desakan agar AS Memperbaiki Kebijakan
Tiongkok mendesak pemerintah AS segera memperbaiki kebijakan yang dipersoalkan tersebut. Beijing menegaskan tetap memiliki hak untuk mengambil langkah yang diperlukan guna melindungi kepentingan sah perusahaan dan negaranya. Sikap resmi Tiongkok dalam perkara ini mencakup beberapa poin utama:
- Menolak sanksi sepihak yang dinilai melanggar hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional.
- Menuntut AS mengoreksi kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan sah perusahaan Tiongkok.
- Menegaskan hak Tiongkok untuk mengambil langkah yang diperlukan dalam melindungi kepentingan perusahaan dan negara.
Pemerintah Tiongkok menilai penambahan entitas dan individu ke dalam daftar sanksi tidak menyelesaikan persoalan, melainkan justru menambah ketegangan. Beijing berharap Washington mengedepankan pendekatan yang menghormati kesepakatan antarnegara agar hubungan perdagangan dan ekonomi kedua pihak tidak semakin tertekan.
Hingga kini, Tiongkok menegaskan posisinya tetap konsisten menentang kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok. Langkah berikutnya akan bergantung pada respons AS terhadap desakan perbaikan kebijakan tersebut.
Sumber referensi: borneonews.co.id