Sekolapedia – 11 November 2026 | Dunia kepolisian Indonesia diguncang oleh skandal besar yang melibatkan penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi. Irjen Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) setelah terbukti terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pengusaha.
Keputusan pemecatan ini merupakan buntut dari hasil persidangan etik yang berlangsung cukup intens selama kurang lebih sebelas jam. Dalam sidang tersebut, Polri menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Irjen Ahrie Sonta merupakan perbuatan tercela yang tidak dapat ditoleransi dalam institusi kepolisian. Selain sanksi administratif berupa pemecatan, ia juga dijatuhi sanksi etika karena perilakunya yang dianggap merusak muruah kepolisian.
Upaya Banding dan Respons Kapolri
Menanggapi keputusan berat tersebut, Irjen Ahrie Sonta tidak tinggal diam dan memutuskan untuk mengajukan permohonan banding. Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pemecatan yang telah dijatuhkan. Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati prosedur hukum yang berlaku.
“Karena dia mengajukan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya melalui mekanisme yang ada di Komisi pada tingkat banding,” ujar Kapolri saat ditemui di kawasan Monumen Perjuangan, Bandung, Rabu (11/11/2026). Kapolri menegaskan bahwa seluruh proses akan dijalankan sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku di tubuh Polri.
Dukungan DPR RI: Peristiwa Paling Kelam dalam Sejarah Polri
Skandal ini juga mendapat perhatian serius dari parlemen. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Polri untuk memecat Irjen Ahrie Sonta. Menurutnya, penyalahgunaan instrumen intelijen untuk kepentingan di luar keamanan negara adalah pelanggaran yang sangat fatal.
Habiburokhman bahkan melontarkan pernyataan keras dengan menyebut skandal ini sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern di Indonesia. Ia menekankan bahwa instrumen intelijen yang seharusnya digunakan untuk melindungi keamanan negara justru diselewengkan, yang pada akhirnya mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar.
- Pelanggaran Wewenang: Penyalahgunaan perangkat intelijen strategis.
- Dampak Institusi: Meruntuhkan kredibilitas Polri di mata masyarakat.
- Tuntutan DPR: Polri diminta menindak tegas pihak lain yang terlibat tanpa pandang bulu.
Politikus Partai Gerindra ini juga mendesak agar Polri tidak hanya berhenti pada pemecatan satu orang saja. Ia meminta agar penindakan dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa melihat pangkat maupun jabatan.
Nasib Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kasus ini tidak berhenti pada satu nama. Polri mengonfirmasi bahwa terdapat tiga tersangka lain dalam kasus penyadapan Presiden ini. Salah satu nama yang paling mencuat adalah mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri memastikan bahwa Listyo Sigit akan segera menjalani sidang etik serupa untuk mempertanggungjawabkan keterlibatannya.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa atau impunitas bagi siapa pun, termasuk bagi perwira tinggi berpangkat bintang empat. Meskipun statusnya adalah mantan Kapolri, prosedur persidangan akan tetap mengikuti regulasi yang ada.
| Subjek Persidangan | Status/Pangkat | Mekanisme Sidang |
|---|---|---|
| Irjen Ahrie Sonta | Bintang Dua (Dipecat) | Sidang KKEP (Selesai) |
| Jenderal Listyo Sigit | Bintang Empat (Tersangka) | Sidang Etik (Akan Datang) |
| Tersangka Lainnya | Pati/Pamen | Sidang Etik (Segera) |
Mengenai teknis persidangan untuk bintang empat, Kapolri akan menentukan langsung susunan majelis komisi sidang yang akan memeriksa perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan objektivitas dan integritas proses hukum tetap terjaga di tengah sorotan tajam publik.
Skandal penyadapan ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran kepolisian mengenai pentingnya menjaga integritas dan batasan wewenang. Kasus Irjen Ahrie Sonta diharapkan menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan reformasi internal guna memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat runtuh akibat penyalahgunaan wewenang strategis ini.