Sekolapedia – 18 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam perkembangan penyidikan terbaru, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, guna mengklarifikasi berbagai dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lembaga tersebut.
Pemeriksaan terhadap suharyanto dilakukan secara kolaboratif antara penyidik KPK dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Langkah ini diambil mengingat status kepangkatan yang bersangkutan serta adanya keterlibatan oknum prajurit TNI aktif dalam konstruksi perkara ini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan pada Kamis, 12 November 2026, di markas Puspom TNI.
Fokus Penyidikan: Benturan Kepentingan dan Modus Kickback
Dalam kapasitasnya sebagai saksi, keterangan dari suharyanto sangat dibutuhkan untuk memperkuat penyidikan terhadap lima orang tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. KPK kini tengah memfokuskan pendalaman pada mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya terkait proses penunjukan langsung vendor atau penyedia jasa.
Penyidik menemukan indikasi kuat adanya benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat beberapa modus operandi yang digunakan dalam praktik korupsi ini, antara lain:
- Modus Kickback: Adanya komitmen pemberian sejumlah uang atau fee dari perusahaan pemenang proyek kepada oknum pejabat di BNPB.
- Pinjam Bendera: Penggunaan perusahaan yang hanya berfungsi sebagai penyedia nama (pinjam bendera), di mana pekerjaan fisik justru dilakukan oleh perusahaan lain yang terafiliasi dengan pihak tertentu.
- Mark-up Harga: Praktik penggelembungan nilai harga barang atau jasa dalam dokumen pengadaan untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Selain memeriksa mantan Kepala BNPB, penyidik juga telah memanggil sejumlah pejabat lainnya untuk memberikan keterangan. Beberapa di antaranya adalah seorang Deputi di BNPB yang merupakan prajurit TNI aktif, serta seorang Koordinator Keprotokolan (Korsespim) di lingkungan BNPB.
Keterlibatan Keluarga dan Tersangka Utama
Kasus ini semakin kompleks dengan penetapan Bima Setiawan, yang merupakan adik dari suharyanto sekaligus seorang tenaga ahli, sebagai salah satu tersangka. Bima diduga memiliki peran penting dalam mengatur pengadaan barang dan jasa di BNPB, di mana perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek diduga memiliki afiliasi langsung dengannya.
Berikut adalah ringkasan status perkara korupsi DSP BNPB saat ini:
| Informasi Perkara | Detail Status |
|---|---|
| Jumlah Tersangka | 5 Orang (Termasuk Bima Setiawan) |
| Status Saksi Utama | Letjen Suharyanto (Eks Kepala BNPB) |
| Fokus Modus | Kickback, Mark-up, dan Pinjam Bendera |
| Instansi Terkait | KPK, Puspom TNI, BNPB |
Pihak KPK menegaskan bahwa mereka terus menjalin koordinasi intensif dengan TNI, termasuk telah mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua oknum prajurit TNI aktif dalam kasus ini. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel tanpa memandang latar belakang jabatan.
Secara keseluruhan, penyidikan kasus korupsi dana siap pakai ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pengadaan barang di lembaga penanggulangan bencana. Melalui pemeriksaan terhadap suharyanto dan para saksi lainnya, KPK berharap dapat mengungkap seluruh jaringan pelaku dan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat penyalahgunaan dana kebencanaan tersebut.
