Persoalan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke permukaan. PDI-P menyoroti persoalan legitimasi kepemimpinan Gibran setelah Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi salah satu dasar pencalonannya pada Pemilu 2024. Bagi PDI-P, tidak terpenuhinya syarat ijazah SMA menjadi simpul persoalan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja.
Desakan agar persoalan ini dibawa ke ranah politik makin menguat setelah Polri mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pekan lalu.
Tiga Catatan Kritis soal Ijazah dan Legitimasi Pemimpin
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai Gibran sudah kehilangan legitimasi sebagai pemimpin. Penilaian itu berdasar pada tiga catatan kritis partainya.
Pertama, PDI-P menganggap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang memperluas syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden sebagai akrobat hukum. Kedua, pelaksanaan pilpres, pemilihan legislatif, hingga pilkada 2024 dinilai sarat penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya apa yang disebut pasal selundupan untuk memuluskan pencalonan Gibran.
Pasal yang dimaksud adalah Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Aturan itu memberi pengecualian penyerahan bukti kelulusan tingkat SMA bagi bakal calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah asing di luar negeri, sepanjang sudah punya bukti kelulusan perguruan tinggi. Pasal inilah yang membuat Gibran lolos meski tidak dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat, sebagaimana temuan MK.
”Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata kan tidak dipenuhi,” ujar Hasto di Blitar, di sela-sela Soekarno Run Blitar 2026, Minggu (8/11/2026).
PDI-P Bangun Komunikasi dengan Fraksi DPR
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut lewat jalur legislatif, PDI-P terus menjalin dialog politik dengan fraksi-fraksi lain di DPR. Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret sejumlah petinggi Polri dinilai turut memperkuat tekanan publik.
”Karena itulah ketika ini harus dilanjutkan proses politik, PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tapi, saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR,” tuturnya.
Ditanya soal kesamaan pandangan delapan fraksi di parlemen, Hasto menyebut komunikasi antarfraksi berjalan intensif. ”Ya, proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditoleransi, ya,” katanya.
PKB: Polemik Ijazah Harus Diselesaikan lewat Hukum
Fraksi PKB di MPR menilai polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran tidak boleh berhenti sebagai perdebatan politik atau urusan administratif semata. Persoalan ini perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi demi menegakkan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat.
Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menegaskan setiap pejabat publik bertanggung jawab menjaga integritas dan memberi keteladanan, karena jabatan publik adalah amanah konstitusi.
Ia merujuk Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip itu diperkuat Pasal 28D Ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
”Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan,” ucapnya.
Kepastian Hukum atas Putusan MA
Neng Eem juga mengingatkan bahwa kekuasaan negara dijalankan melalui tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi. Dalam kerangka itu, Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.
Terkait Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, ia menekankan setiap putusan pengadilan harus dihormati dan dipahami berdasarkan amar serta pertimbangan hukumnya secara utuh. Pemerintah dan lembaga negara terkait perlu memastikan tindak lanjutnya dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
”Jangan sampai ada ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sumber referensi: www.kompas.id