Sekolapedia – 15 November 2026 | Politik nasional kembali memanas seiring dengan diskursus mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Dalam dinamika ini, my esti wijayati, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, memberikan pernyataan penting mengenai mekanisme penggantian posisi Wakil Presiden yang saat ini tengah menjadi sorotan publik terkait posisi Gibran Rakabuming Raka.
Berbicara di Yogyakarta pada Sabtu, 14 November 2026, My Esti Wijayati menegaskan bahwa calon wakil presiden pengganti tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk berasal dari partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Ia menekankan bahwa otoritas penuh dalam menentukan kandidat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ditentukan harus dari partai koalisi, tetapi sepenuhnya ada di tangan Bapak Presiden siapa yang mau diajukan dan tentu harus memenuhi persyaratan,” ujar My Esti. Menurutnya, keputusan Presiden harus didasarkan pada pertimbangan matang yang mencakup stabilitas politik maupun stabilitas negara secara menyeluruh.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan Wapres
Sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti juga memberikan edukasi mengenai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan konstitusi:
- Batas Waktu: MPR wajib memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadinya kekosongan jabatan.
- Pengajuan Nama: Presiden harus menyampaikan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
- Verifikasi: Kedua kandidat akan melalui proses verifikasi oleh tim yang dibentuk oleh MPR, yang melibatkan anggota DPR dan DPD.
- Sidang Paripurna: Jika verifikasi dinyatakan sesuai, proses pemilihan akan dilanjutkan melalui forum Rapat Paripurna Istimewa MPR.
Ia juga mengingatkan bahwa penentuan wakil presiden bukan merupakan wewenang DPR secara mandiri, melainkan tanggung jawab kolektif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari anggota DPR dan DPD.
Sorotan terhadap Penanganan Demonstrasi di Yogyakarta
Selain isu nasional mengenai suksesi kepemimpinan, My Esti Wijayati juga memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menyoroti bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi yang terjadi pasca-demonstrasi pada momen Hari Pahlawan beberapa waktu lalu.
Kericuhan yang terjadi di sekitar kawasan Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut sempat melibatkan penggunaan gas air mata dan water cannon oleh pihak kepolisian, sementara massa aksi dilaporkan melempari petugas dengan batu dan kembang api. Terkait insiden ini, My Esti menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menangani aspirasi masyarakat.
“Kita menolak keras segala bentuk kekerasan, termasuk dalam penanganan aksi demonstrasi. Aparat keamanan seharusnya mengutamakan langkah-langkah humanis dan persuasif,” tegas My Esti. Ia juga mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan profesional, terutama menyusul penahanan sejumlah orang yang melibatkan mahasiswa dan anak di bawah umur.
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa dari 157 orang yang sempat ditahan, mayoritas telah dipulangkan oleh Polda DIY, namun beberapa kasus masih dalam proses hukum terkait penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan barang berbahaya. My Esti berharap dinamika penyampaian aspirasi di Yogyakarta tetap mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak mencederai demokrasi.
Secara keseluruhan, pernyataan My Esti Wijayati mencakup dua spektrum penting: menjaga stabilitas tata negara melalui mekanisme konstitusi yang tepat dalam suksesi kepemimpinan, serta menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang humanis dalam menyikapi dinamika demokrasi di daerah.