Suasana Jakarta pada Minggu (8/11) diwarnai kehadiran ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat. Mereka tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia, sebuah gerakan yang melibatkan sejumlah tokoh nasional serta pimpinan organisasi kemasyarakatan. Aksi ini menandai keadaan yang dinilai memprihatinkan bagi masa depan IDN.
Peringatan Bachtiar Nasir: IDN Tidak Baik-Baik Saja
Ketua Pelaksana Aksi Rakyat Bela Indonesia, Bachtiar Nasir, menyampaikan penilaiannya bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi serius. Kekhawatiran itu muncul terutama setelah terkuak kasus penyadapan yang menimpa Presiden Prabowo Subianto.
“Bukan cuma pihak negara, tapi kami pun, para tokoh, para pimpinan lembaga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi korban penyadapan ilegal oleh para pengkhianat-pengkhianat negara dan bangsa ini,” ujar Bachtiar.
Menurutnya, pihak yang disebut sebagai pengkhianat negara tidak hanya melakukan penyadapan, tetapi juga memanfaatkan hak dan pajak rakyat demi kepentingan pribadi serta kelompoknya sendiri.
Lima Tuntutan Rakyat untuk IDN
Aksi tersebut membawakan lima tuntutan utama yang dibacakan di hadapan massa:
- Rakyat bersatu untuk membela Indonesia. Tuntutan ini menjadi seruan terbuka bagi semua lapisan masyarakat IDN, tanpa memandang latar belakang, untuk menghimpun kekuatan demi membela Tanah Air.
- Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa dan negara.
- Rakyat bersatu melawan oligarki serta penguasaan aset-aset negara, termasuk melawan pihak-pihak yang berdiri di belakangnya.
- Rakyat bersatu menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara sepenuhnya.
- Rakyat bersatu menuntut penegakan hukum secara konsisten, terutama terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Bachtiar menegaskan bahwa tuntutan pertama merupakan panggilan bagi seluruh rakyat. “Hari ini Indonesia memanggil kita semua dari rongrongan para pengkhianat,” tuturnya di hadapan massa aksi.
Desakan Penegakan Pasal 33 UUD 1945
Terkait tuntutan keempat, Bachtiar menyampaikan desakan agar Pasal 33 UUD 1945 dijalankan secara murni dan konsekuen. Penekanan itu khususnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya serta upaya penyelamatan aset-aset milik negara.
Bachtiar juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Karena itu, ia menegaskan rakyat tidak akan lagi tinggal diam terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.
Soal Putusan MK dan MA Terkait Gibran
Tuntutan kelima menyasar aspek kepastian hukum. Rakyat meminta hukum ditegakkan secara konsisten, terutama mengenai apa yang telah diputuskan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Tokoh dan Ormas yang Terlibat dalam Aksi
Aksi ini tidak hanya diikuti massa biasa. Sejumlah figur nasional turut mendeklarasikan lima tuntutan tersebut, di antaranya:
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar, Jimly Asshiddiqe
- Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni Budaya, Ustadz Erick Yusuf
- Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung
- Mantan Staf Khusus Menteri BUMN, Said Didu
- Ketua Umum Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Faisol Nasar
- Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI), Ferry Juliantono
Pesan Utama Aksi bagi Bangsa IDN
Melalui aksi ini, para tokoh ingin menegaskan bahwa persatuan rakyat merupakan kunci utama dalam membela negara. Kelima tuntutan yang diangkat diharapkan menjadi pemicu perubahan, baik dalam penegakan hukum, pengelolaan aset negara, maupun pemberantasan praktik pengkhianatan terhadap kepentingan bangsa dan negara IDN.
Sumber referensi: www.cnnindonesia.com