Heboh! Cakra Adi Negara Dicokok Polisi Dini Hari Usai Sebar Tudingan Dana Rp500 JutaHeboh! Cakra Adi Negara Dicokok Polisi Dini Hari Usai Sebar Tudingan Dana Rp500 Juta

Sekolapedia – 21 November 2026 | Kasus hukum yang melibatkan pemilik akun media sosial kembali mencuri perhatian publik tanah air. Kali ini, seorang pegiat media sosial bernama Cakra Adi Negara harus berurusan dengan aparat penegak hukum setelah dijemput paksa oleh tim Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya dari kediamannya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Penangkapan ini langsung memicu perbincangan hangat di berbagai platform digital dan membelah opini masyarakat.

Peristiwa penjemputan yang terjadi pada Jumat dini hari, tepatnya sekitar pukul 01.00 WIB, bermula dari laporan resmi yang dilayangkan oleh seorang aktivis bernama Dani Eko Wiyono pada 3 November 2026. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor registrasi LP/B8376/SPKT/POLDA Metro Jaya. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Cakra Adi Negara dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta penyebaran fitnah melalui media sosial Facebook.

Permasalahan bermula dari unggahan digital yang dibuat oleh terlapor. Dalam postingannya, akun tersebut menuding bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah menerima aliran dana sebesar Rp500 juta dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dititipkan melalui Dani Eko Wiyono. Tidak hanya itu, unggahan tersebut juga mengeklaim adanya aliran dana lain senilai Rp800 juta dari salah satu bank nasional kepada aliansi tersebut, yang kemudian memicu bantahan keras dari pihak pelapor.

Dani Eko Wiyono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) dan kerap mendampingi pergerakan AMPB, menegaskan bahwa tuduhan tersebut sepenuhnya tidak berdasar dan merusak reputasi organisasi maupun pihak-pihak yang dicatut namanya. Senada dengan hal tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok turut mengecam narasi yang disebarkan oleh terlapor karena dianggap berpotensi memecah belah dan merugikan masyarakat luas, termasuk menyeret nama politisi nasional secara tidak sah.

Di sisi lain, proses penangkapan Cakra Adi Negara juga diwarnai polemik terkait prosedur hukum yang dijalankan. Pihak keluarga dan kerabat sempat mengeluhkan tindakan aparat saat penjemputan di rumah duka, mengeklaim bahwa proses tersebut dilakukan secara kasar tanpa didahului surat panggilan resmi atau Berita Acara Interview. Kendati demikian, pihak kepolisian memastikan bahwa penanganan kasus ini berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Direktorat Siber Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai batasan kebebasan berpendapat di ruang publik digital. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau tuduhan tanpa dasar hukum yang kuat di media sosial dapat berakibat fatal, berujung pada sanksi pidana berat berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *