Sekolapedia – 11 November 2026 | Dinamika politik di tanah air kembali memanas menyusul berkembangnya polemik mengenai keabsahan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalan yang semula dianggap sebagai isu administratif kini telah bertransformasi menjadi krisis konstitusional yang melibatkan lembaga peradilan tertinggi hingga ancaman pemakzulan di parlemen.
Ketegangan ini memuncak setelah Mahkamah Agung (MA) secara resmi mengeluarkan putusan yang menggugurkan status Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, majelis hakim kasasi menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti autentik berupa ijazah fisik dari luar negeri yang menjadi dasar proses penyetaraan pendidikan tersebut. MA menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif antar-kontestan, melainkan menyangkut kepentingan hukum seluruh rakyat Indonesia.
Jalur Hukum di PTUN Dinilai Tertutup
Meski ada kabar bahwa Gibran berencana melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), para pakar hukum dan pejabat pemerintah menyatakan langkah tersebut tidak akan membuahkan hasil. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa peluang untuk memperjuangkan kembali status penyetaraan ijazah tersebut telah tertutup rapat.
Syahganda menjelaskan bahwa kepastian hukum telah diberikan melalui putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia juga meragukan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah hukum tersebut, mengingat fokus Presiden saat ini sedang tertuju pada penyelidikan kasus penyadapan yang menimpa dirinya. “Tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan tersebut,” ujar Syahganda di Jakarta.
Gerakan Massal di DPR: 120 Anggota Ajukan HMP
Di sisi lain, tekanan politik di parlemen semakin nyata. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Langkah konstitusional ini merupakan respons terhadap polemik ijazah yang dianggap telah mengganggu stabilitas pemerintahan. Pengajuan ini telah melampaui syarat minimal yang ditetapkan oleh peraturan tata tertib DPR.
Berikut adalah rincian komposisi pengusul HMP berdasarkan fraksi di DPR:
| Fraksi Partai Politik | Jumlah Pengusul |
|---|---|
| PKS | 28 orang |
| NasDem | 19 orang |
| PKB | 18 orang |
| Demokrat | 18 orang |
| Fraksi Lainnya | 37 orang |
Fraksi PKS tercatat sebagai pengusul terbanyak, diikuti oleh NasDem, PKB, dan Demokrat. Usulan ini nantinya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna. Jika disetujui, proses ini dapat membuka jalan menuju mekanisme pemakzulan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Respon Partai Politik dan Stabilitas Nasional
Menanggapi situasi yang kian genting, Partai Demokrat melalui Sekretaris Jenderal Herman Khaeron menyatakan bahwa proses politik di DPR akan tetap berjalan secara dinamis. Ia menekankan bahwa setiap fraksi memiliki pertimbangan strategis yang mendalam karena persoalan ini memiliki dampak besar bagi bangsa dan negara. Demokrat juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di tengah badai politik ini.
Senada dengan itu, pihak PKB melalui Muhammad Khozin menyatakan bahwa pengajuan HMP didorong oleh panggilan hati nurani agar polemik ijazah ini segera menemui titik terang. Pihaknya berharap agenda kenegaraan lainnya dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh ketidakpastian hukum terkait syarat administrasi Wakil Presiden.
Situasi saat ini menempatkan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam posisi yang sangat menantang. Dengan pembatalan suket oleh MA dan gerakan masif di parlemen, masa depan kepemimpinan nasional kini bergantung pada bagaimana proses hukum dan politik selanjutnya dijalankan di lembaga-lembaga negara.