Sekolapedia – 12 November 2026 | Dinamika politik nasional mencapai titik balik yang tak terduga setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan mendadak ini secara otomatis membatalkan rencana pelaksanaan rapat paripurna DPR RI yang sebelumnya dijadwalkan untuk membahas usulan hmp atau Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan jabatan Wakil Presiden.
Pembatalan agenda penting tersebut dikonfirmasi langsung oleh anggota DPR Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Ia menyatakan bahwa rapat paripurna yang sedianya akan membacakan usulan hak menyatakan pendapat tersebut tidak jadi digelar. Hal ini dikarenakan pengunduran diri Gibran telah menghilangkan objek utama yang menjadi dasar pengajuan hak tersebut di parlemen.
Gugurnya Usulan Pemakzulan Akibat Hilangnya Objek
Sebelumnya, DPR RI telah menerima usulan hmp pada Rabu (11/11/2026) yang didukung oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi berbeda. Namun, dengan mundurnya Gibran, mekanisme konstitusional di DPR kini dianggap tidak lagi relevan. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menjelaskan bahwa langkah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke MPR merupakan langkah konstitusional yang tepat untuk mengakhiri polemik tersebut.
Senada dengan Doli, Muhammad Khozin menegaskan bahwa proses hmp tidak dapat dilanjutkan karena sasaran pemakzulan sudah tidak ada lagi. “Apalagi yang mau di-HMP-kan sementara objeknya sudah tidak ada,” ujar Khozin dalam keterangannya di Jakarta.
Rincian Dukungan Fraksi terhadap Usulan HMP
Meskipun akhirnya batal, sempat tercatat dukungan yang cukup masif dari berbagai fraksi di DPR RI untuk mengajukan hak menyatakan pendapat tersebut. Berikut adalah rincian komposisi anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut:
| Fraksi | Jumlah Anggota yang Menandatangani |
|---|---|
| NasDem | 69 Anggota |
| PKS | 28 Anggota |
| PKB | 18 Anggota |
| Golkar | 13 Anggota |
| PDIP | 14 Anggota |
Total 120 anggota dari delapan fraksi tersebut sebelumnya telah bersiap membawa usulan ini ke meja sidang paripurna untuk menindaklanjuti dinamika hukum dan aspirasi masyarakat terkait posisi Wakil Presiden.
Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wapres
Pasca mundurnya Gibran, perhatian publik kini beralih pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, proses pengisian jabatan harus dilakukan melalui sidang MPR paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi. Langkah-langkah yang harus ditempuh meliputi:
- Presiden wajib mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
- Usulan calon tersebut harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
- MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut.
Ketentuan teknis mengenai pengisian kekosongan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU MD3. Dengan mundurnya Gibran secara resmi, polemik yang berlangsung selama dua tahun terakhir diharapkan dapat segera menemui titik terang melalui proses konstitusional di MPR.
Keputusan Gibran yang menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, dinilai sebagai sikap politik yang patut dihormati oleh berbagai pihak di parlemen, meskipun proses hmp yang telah diajukan akhirnya harus dinyatakan gugur demi kepastian hukum.