Sekolapedia – 23 November 2026 | Institusi kepolisian negara republik indonesia tengah mengalami dinamika organisasi yang sangat signifikan. Pada 20 November 2026, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara resmi menerbitkan surat telegram yang memerintahkan mutasi dan rotasi terhadap 704 personel. Langkah besar ini mencakup perombakan pada berbagai level jabatan strategis, mulai dari tingkat Mabes Polri, jajaran Kapolda, Wakapolda, hingga Kapolres di berbagai wilayah tanah air.
Mutasi massal ini bertujuan untuk penyegaran organisasi serta penguatan kapasitas institusi dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perombakan ini didasarkan pada prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas guna memastikan setiap personel mampu menjalankan tanggung jawabnya secara optimal di posisi yang baru.
Daftar Perubahan Pejabat Strategis Kapolda dan Wakapolda
Salah satu poin utama dalam mutasi kali ini adalah penunjukan sejumlah perwira tinggi untuk mengisi posisi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di berbagai wilayah Indonesia. Berikut adalah daftar beberapa Kapolda baru yang telah ditetapkan:
- Irjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua
- Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat
- Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu
- Irjen Pol Langgeng Purnomo sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara
- Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY
- Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan
Selain jajaran Kapolda, posisi Wakapolda juga mengalami pergeseran signifikan untuk memperkuat komando di daerah. Beberapa di antaranya adalah Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo (Wakapolda Kalimantan Utara), Brigjen Pol Beny Arjanto (Wakapolda Kalimantan Barat), dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro (Wakapolda DIY). Di lingkungan Mabes Polri, Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapatkan kepercayaan sebagai Kadivkum Polri.
Mutasi di Tengah Skandal Penyadapan Ilegal
Di balik perombakan jabatan tersebut, kepolisian negara republik indonesia juga tengah menghadapi ujian integritas yang berat. Mutasi ini terjadi bersamaan dengan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam telegram Kapolri, disebutkan bahwa tiga perwira tinggi berinisial AS, EHS, dan SU, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, dipindahkan ke bagian Pelayanan Markas (Yanma).
Situasi ini semakin memanas dengan adanya jadwal sidang kode etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. LSP disebut-sebut sebagai pengguna akhir (end user) dalam perkara penyadapan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa penegakan etik ini merupakan bentuk komitmen institusi untuk melakukan pembenahan internal secara konsisten agar Polri tetap bersih.
Tantangan Konstitusional dan Profesionalitas
Menanggapi gejolak internal ini, Indonesia Police Watch (IPW) memberikan peringatan keras kepada kepolisian negara republik indonesia. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengingatkan agar Polri tetap menjaga profesionalitas dalam menangani kasus penyadapan ini. Menurutnya, kegagalan dalam menangani kasus secara transparan dan profesional berpotensi mengancam posisi konstitusional Polri.
IPW menyoroti risiko degradasi posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden. Jika penanganan perkara dianggap tidak profesional, muncul kekhawatiran bahwa institusi ini dapat dikembalikan di bawah kendali TNI atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu. Oleh karena itu, penggeledahan dan gelar perkara yang dilakukan penyidik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan proporsional agar tidak mencederai citra institusi.
Secara keseluruhan, gelombang mutasi besar-besaran ini merupakan upaya kepolisian negara republik indonesia untuk menyeimbangkan antara kebutuhan organisasi dengan tuntutan integritas publik. Keberhasilan Polri dalam menuntaskan kasus penyadapan sekaligus menjalankan rotasi jabatan ini akan menjadi penentu arah masa depan institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
