Sekolapedia – 12 November 2026 | Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam pengaturan kesejahteraan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi ini menjadi landasan hukum utama yang akan menentukan arah kebijakan upah minimum pada tahun 2027 mendatang. Dengan berlakunya aturan ini sejak 28 Oktober 2026, seluruh proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun kabupaten/kota harus mengacu pada mekanisme baru yang telah ditetapkan oleh negara.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengonfirmasi bahwa pemerintah kini telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan formula pengupahan. Meskipun belum memberikan rincian angka kenaikan untuk wilayah seperti Jakarta, Menaker menekankan bahwa masyarakat perlu merujuk langsung pada ketentuan dalam undang-undang terbaru tersebut untuk memahami bagaimana besaran gaji akan dihitung.
Indikator Utama Penentu Kenaikan Upah
Berdasarkan Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, terdapat beberapa faktor krusial yang menjadi dasar penghitungan upah minimum. Pemerintah tidak lagi menggunakan asumsi tunggal, melainkan kombinasi dari beberapa variabel ekonomi dan sosial sebagai berikut:
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Indikator ini bertujuan memastikan pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Penentuannya dilakukan melalui survei riil di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- Pertumbuhan Ekonomi: Variabel ini menjadi pertimbangan untuk melihat kapasitas ekonomi daerah dalam menopang kesejahteraan pekerja.
- Inflasi: Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum menjadi komponen penting dalam formula penghitungan agar daya beli pekerja tetap terjaga.
Di sisi lain, kelompok penasihat khusus presiden juga telah mengajukan usulan agar formula yang digunakan adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikalikan dengan indeks tertentu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip KHL.
Ketentuan Khusus bagi UMKM
Salah satu poin penting dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah adanya pengecualian bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berbeda dengan perusahaan besar, sektor UMK diberikan fleksibilitas dalam penentuan upah melalui mekanisme kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun, hal ini bukan berarti pengusaha bebas menentukan upah rendah tanpa batas. Berikut adalah aturan main bagi sektor UMK:
| Aspek Ketentuan | Aturan dalam UU No. 27 Tahun 2026 |
|---|---|
| Batas Minimum Upah UMK | Paling rendah 50 persen dari upah minimum yang berlaku. |
| Mekanisme Penentuan | Berdasarkan kesepakatan bipartit antara pemberi kerja dan buruh. |
| Sanksi Pelanggaran | Peringatan tertulis hingga denda administratif. |
| Kriteria Usaha | Wajib mengikuti kriteria usaha mikro dan kecil sesuai peraturan perundang-undangan. |
Bagi perusahaan yang belum mampu memenuhi standar minimum, UU menyediakan jalur permohonan pengecualian kepada gubernur dengan syarat adanya kesepakatan bipartit dan hasil audit eksternal.
Perbandingan Upah Minimum di Kawasan ASEAN
Menjelang penetapan tahun 2027, posisi Indonesia jika disandingkan dengan negara tetangga di ASEAN memberikan gambaran mengenai daya saing ekonomi. Sebagai perbandingan, berikut adalah data upah minimum di beberapa negara ASEAN pada tahun 2026:
- Singapura: Menggunakan skema sektor dengan Local Qualifying Salary (LQS) mencapai sekitar Rp25.152.354 per bulan.
- Malaysia: Menerapkan upah nasional sekitar RM1.700 (setara Rp7,43 juta) dan dijadwalkan naik menjadi RM2.000 pada Juni 2027.
- Brunei Darussalam: Sekitar BND500 (setara Rp6,98 juta) untuk sektor tertentu.
- Thailand: Berdasarkan tarif harian yang jika diakumulasikan mencapai Rp4,67 juta hingga Rp5,55 juta per bulan.
- Filipina: Melalui tarif wilayah (NCR) mencapai sekitar Rp4,87 juta hingga Rp5,14 juta per bulan.
Dengan UMP DKI Jakarta 2026 di angka Rp5.729.876, Indonesia menunjukkan posisi yang kompetitif di tengah dinamika ekonomi regional, namun tetap menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kesejahteraan buruh dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Implementasi UU Nomor 27 Tahun 2026 ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih adil, baik bagi para pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan bisnis maupun bagi pekerja untuk mendapatkan hak atas kehidupan yang layak melalui penetapan upah minimum yang transparan dan terukur.