Sekolapedia – 13 November 2026 | Situasi politik nasional tengah memasuki babak krusial seiring dengan mencuatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, Wakil Ketua MPR RI bambang pacul memberikan pernyataan tegas mengenai posisi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menghadapi gelombang tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa MPR merupakan tahap akhir atau ‘kamar terakhir’ dalam proses konstitusional yang sedang berjalan, sehingga pihaknya belum dapat mengambil langkah hukum sebelum seluruh tahapan di DPR dan Mahkamah Konstitusi terpenuhi secara lengkap.
Hingga Rabu (11/11/2026), MPR menyatakan belum menerima surat resmi terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari DPR. Bambang Pacul menjelaskan bahwa saat ini ‘bola’ masih berada di ranah legislatif. Menurutnya, proses pemakzulan harus dilakukan secara bertahap sesuai koridor hukum yang berlaku. “MPR itu kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” ujar bambang pacul saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Terkait sikap politik Fraksi PDI Perjuangan yang mendukung penggunaan HMP, Bambang Pacul menekankan bahwa hal tersebut bukanlah opini pribadi anggota fraksi, melainkan keputusan resmi organisasi. Keputusan ini telah melalui mekanisme rapat pleno untuk memastikan kesolidan seluruh anggota fraksi. Ia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari jalan konstitusi yang ditempuh secara kolektif, bukan didasari oleh sentimen pribadi atau suka dan tidak suka terhadap figur tertentu.
Di sisi lain, terdapat perkembangan signifikan mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan informasi yang beredar, Gibran dijadwalkan untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Kabar ini sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyatakan bahwa Gibran telah menyerahkan surat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada hari sebelumnya.
Menanggapi rencana kedatangan tersebut, pimpinan MPR menyatakan kesiapannya untuk menerima dokumen resmi dari sang Wakil Presiden. Meski demikian, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum melihat atau menerima surat tersebut secara fisik. Hal ini menciptakan dua jalur proses yang berjalan secara paralel di parlemen:
- Jalur Pemakzulan: Melibatkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR yang saat ini sedang diproses melalui mekanisme fraksi dan paripurna.
- Jalur Pengunduran Diri: Melibatkan penyerahan surat resmi oleh Wakil Presiden kepada pimpinan MPR sebagai bentuk pelepasan jabatan secara sukarela.
Meskipun terdapat dua skenario yang berbeda, bambang pacul tetap konsisten pada prinsip bahwa MPR akan bertindak sesuai dengan aturan main yang ada. Ia enggan berspekulasi lebih jauh mengenai dampak dari rencana pengunduran diri ini terhadap dinamika politik di masa depan atau mengenai respons Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap keputusan fraksi. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjalankan fungsi kelembagaan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi.
Dengan berkembangnya situasi ini, publik kini menantikan apakah proses HMP di DPR akan membuahkan hasil atau apakah surat pengunduran diri yang akan dibawa Gibran ke Senayan akan menjadi akhir dari polemik jabatan Wakil Presiden. Kejelasan mengenai status jabatan Wakil Presiden menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum di Indonesia.