Sekolapedia – 12 November 2026 | Sistem hukum dan peradilan di Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai dinamika krusial yang menyita perhatian publik. Mulai dari kepastian hukum terkait polemik administrasi kenegaraan, pembahasan regulasi tindak pidana korupsi, hingga pembenahan tata kelola lembaga yudikatif, seluruhnya berpusat pada peran strategis pengadilan sebagai benteng keadilan terakhir. Berbagai isu hukum ini menunjukkan kompleksitas penegakan hukum yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap. Yusril menjelaskan bahwa putusan MA membatalkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen terkait penyetaraan ijazah secara ex tunc sejak diterbitkan pada Agustus 2019. Karena Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi, ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), sehingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diperkirakan akan segera mengeksekusi putusan tersebut untuk memberikan kepastian hukum yang utuh.
Sementara itu, di ranah legislatif, DPR melalui Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (Non-Conviction-Based/NCB) harus diterapkan secara terbatas dan tetap wajib melalui pengadilan. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memberikan pelindungan yang adil bagi pihak ketiga beritikad baik. RUU ini menempatkan tindak pidana korupsi sebagai fokus utama dengan batasan nilai aset minimal Rp1 miliar, memadukan karakteristik hukum acara kuasi-pidana dan kuasi-perdata dalam sistem peradilan nasional.
Di sisi lain, Mahkamah Agung juga tengah mendorong desentralisasi Pengadilan Pajak guna memperkuat asas access to justice dan menciptakan efisiensi penanganan perkara. Selama ini, sengketa pajak ditangani secara sentralistik di Jakarta dengan putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap, sehingga memicu lonjakan permohonan PK di tingkat MA. Dengan desentralisasi, diharapkan sistem peradilan pajak di daerah dapat membuka ruang upaya hukum kasasi sebelum perkara tersebut berproses lebih lanjut di tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Dinamika penegakan hukum ini menegaskan bahwa penguatan institusi peradilan merupakan kunci utama dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan transparan. Baik dalam penyelesaian sengketa administratif, pemberantasan korupsi melalui perampasan aset, maupun reformasi pengadilan pajak, kehadiran lembaga yudikatif yang kredibel mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di tanah air.