Sekolapedia – 18 November 2026 | Mabes Polri kembali menjadi pusat perhatian publik menyusul bergulirnya sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Di tengah sorotan tajam tersebut, penunjukan Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Majelis Sidang KKEP memegang peranan krusial dalam menentukan arah penegakan hukum internal institusi kepolisian.
Persidangan penting yang dilangsungkan di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, dipimpin langsung oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, ia didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua Komisi serta tiga anggota komisi lainnya yang terdiri dari Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. Sidang ini digelar secara khusus untuk memeriksa terduga pelanggar etik, termasuk Irjen Eko Hadi Santoso.
Kasus penyadapan ilegal yang mendera lingkaran kekuasaan tertinggi di Indonesia ini menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yang mencakup mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Slamet Uliandi. Menariknya, Komjen Hendro Pandowo merupakan rekan satu letting atau angkatan Akpol 1991 dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sehingga penunjukannya sebagai pemimpin sidang etik memberikan dinamika tersendiri dalam tubuh Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh proses persidangan etik ini dijalankan dengan memegang teguh prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang, di mana setiap personel yang terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan kode etik.
Lahir di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969, Komjen Hendro Pandowo memiliki rekam jejak karier yang sangat matang, terutama di bidang reserse dan pengamanan kewilayahan. Berbagai jabatan strategis pernah diembannya, mulai dari Kapolres Purwakarta, Kapolres Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolrestabes Bandung, hingga Wakapolda Metro Jaya. Bahkan, ia pernah terjun langsung memimpin pengamanan dan evakuasi saat peristiwa bom Sarinah di Jakarta. Sebelum mengemban tugas sebagai Ketua KKEP, ia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.
Penegakan kode etik yang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo menjadi pertaruhan besar bagi kredibilitas institusi Bhayangkara dalam menjaga marwah penegakan hukum di Indonesia. Ketegasan majelis etik dalam memutus perkara ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana objektivitas dan keadilan diterapkan tanpa pandang bulu terhadap perwira tinggi yang melanggar sumpah jabatan.
