Sekolapedia – 12 November 2026 | Pemerintah bersama aparat penegak hukum terus memperketat tindakan tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian meresahkan. Berdasarkan data nasional terbaru, tercatat sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kejahatan lingkungan ini, seiring dengan langkah masif penyegelan puluhan korporasi nakal di berbagai wilayah.
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa penindakan tegas ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dari skala nasional tersebut, sebanyak 68 perusahaan telah resmi disegel akibat terbukti melakukan pembiaran atau pembakaran di areal konsesi mereka. Angka 138 tersangka ini tidak hanya mencakup perorangan, tetapi juga menyeret pihak korporasi yang diduga lalai atau sengaja melanggar aturan lingkungan hidup.
Di tingkat daerah, Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama jajaran polres setempat melaporkan penanganan signifikan terhadap total 138 perkara karhutla di wilayah hukum mereka. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri atas 83 laporan informasi dan 55 laporan polisi. Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, menyatakan bahwa penyidik telah menetapkan 47 tersangka perorangan dan dua korporasi sebagai tersangka utama.
Dua perusahaan yang resmi menyandang status tersangka korporasi di Kalteng adalah PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau. Keduanya ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng atas dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data kepolisian, luas lahan yang terbakar di areal PT BWL mencapai 587,213 hektare, sementara di areal PT PWN mencapai 664,403 hektare, sehingga total kerusakan mencapai sekitar 1.251,616 hektare.
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa sumber api pada kedua kasus tersebut diduga kuat berasal dari dalam areal perusahaan masing-masing. Selain itu, sarana dan prasarana pemadaman yang dimiliki perusahaan dinilai tidak lengkap, serta tidak adanya keaktifan dalam melaksanakan langkah pencegahan karhutla di wilayah konsensi. Saat ini, kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen legalitas perusahaan serta laporan bulanan terkait sistem kewaspadaan dini.
Pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan tidak akan berhenti pada penindakan administratif semata. Kementerian Lingkungan Hidup bahkan menyiapkan regulasi baru yang memungkinkan pencabutan izin operasional bagi perusahaan yang terbukti merusak ekosistem. Selain sanksi hukum, korporasi yang terbukti bersalah diwajibkan untuk bertanggung jawab penuh atas pemulihan kondisi lingkungan terdampak agar ekosistem dapat kembali normal.