Sekolapedia – 24 Oktober 2026 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan transformasi digital besar-besaran untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas organisasi. Salah satu terobosan yang kini menjadi sorotan adalah platform bhumi atr bpn, sebuah portal peta digital yang memungkinkan masyarakat mengakses data geospasial pertanahan secara mandiri, transparan, dan tanpa harus mengantre di kantor pertanahan.
Layanan melalui portal bhumi atr bpn ini dirancang untuk mempermudah berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum hingga kalangan profesional, dalam menelusuri informasi terkait bidang tanah. Dengan aksesibilitas yang tinggi, masyarakat kini dapat memantau informasi pertanahan langsung dari perangkat mereka melalui situs resmi yang telah disediakan.
Fitur Unggulan Platform Bhumi ATR/BPN
Platform ini bukan sekadar peta biasa, melainkan sebuah sistem informasi geospasial yang komprehensif. Berikut adalah beberapa fitur utama yang dapat dimanfaatkan oleh publik:
- Peta Bidang Tanah: Menampilkan posisi, bentuk, dan batas bidang tanah yang telah terpetakan secara digital.
- Zona Nilai Tanah (ZNT): Memberikan gambaran estimasi nilai tanah di lokasi tertentu berdasarkan data geospasial yang tersedia.
- Visualisasi 3D Strata Title: Menyediakan data tiga dimensi untuk satuan rumah susun atau apartemen di berbagai kota besar di Indonesia.
- Data Tata Ruang: Membantu pengguna memahami informasi tata ruang yang berkaitan dengan bidang tanah tertentu.
Memahami Batasan dan Fungsi Informasi Digital
Meskipun kemudahan akses melalui bhumi atr bpn sangat membantu, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kementerian ATR/BPN, Hendy Pranabowo, memberikan catatan penting bagi para pengguna. Ia menegaskan bahwa platform digital ini berfungsi sebagai sarana penelusuran informasi geospasial semata dan tidak dapat menggantikan kedudukan sertifikat tanah resmi.
Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa data yang tersedia di portal tersebut tidak bertindak sebagai penetapan resmi atas status hukum suatu bidang tanah. Jika terdapat ketidaksesuaian data, atau jika masyarakat memerlukan kepastian hukum yang absolut, langkah yang harus diambil adalah:
- Melakukan pengecekan langsung ke Kantor Pertanahan setempat.
- Mengikuti prosedur resmi yang berlaku untuk validasi status hukum.
- Melaporkan jika bidang tanah belum terpetakan atau terdapat perbedaan informasi nilai tanah.
Untuk mempermudah komunikasi, kementerian juga telah menyediakan layanan bantuan melalui Hotline WhatsApp resmi di nomor 0811-1068-0000 guna menjawab pertanyaan publik terkait layanan pertanahan.
Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Internal
Sejalan dengan digitalisasi layanan publik, Kementerian ATR/BPN juga tengah memperkuat manajemen internalnya. Pada akhir Oktober 2026, kementerian telah memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi sebagai acuan pengelolaan kinerja dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah ini merupakan bagian dari rekayasa ulang atau reengineering Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa penjenjangan kinerja ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Dengan sistem yang lebih terukur dan implementatif, diharapkan setiap satuan kerja, mulai dari Kantor Wilayah hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memiliki kesepahaman dalam mencapai target organisasi yang selaras dengan rekomendasi Kementerian PAN-RB.
Integrasi antara sistem informasi digital seperti bhumi atr bpn dengan penguatan manajemen kinerja internal menunjukkan komitmen kementerian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mutakhir.