Provinsi Jambi Bergejolak: Dari Krisis Kabut Asap yang Mengancam Kesehatan Hingga Skandal Korupsi Pajak

Sekolapedia – 08 Oktober 2026 | Kondisi di wilayah Jambi saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan serius yang mencakup aspek kesehatan masyarakat, penegakan hukum, hingga integritas birokrasi. Di tengah kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mencekam, masyarakat dituntut untuk waspada terhadap ancaman penyakit pernapasan yang mulai menyerang secara masif.

Kabut asap yang menyelimuti wilayah Jambi selama hampir satu bulan terakhir telah berdampak fatal bagi kesehatan warga, khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Ribuan warga dilaporkan terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat paparan asap yang terus terjadi. Salah satu warga, Jumiatun, mengeluhkan berbagai gejala mulai dari sesak napas, mata merah, pusing, hingga gangguan penglihatan yang cukup signifikan akibat kualitas udara yang buruk.

Penanganan Karhutla dan Penegakan Hukum

Menanggapi kondisi darurat ini, pemerintah daerah bersama berbagai instansi terkait terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegahan. Polda Jambi bersama TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dan BMKG bersinergi untuk memantau titik api atau hotspot. Hingga 6 Oktober 2026, tercatat sebanyak 144 hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi, dengan akumulasi sepanjang tahun mencapai 12.106 titik.

Langkah tegas juga diambil melalui jalur hukum. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Erlan Munaji, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 90 kasus karhutla yang sedang dalam proses penanganan hukum, dengan 18 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran lahan secara ilegal.

Untuk memperkuat upaya di lapangan, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengerahkan sumber daya manusia tambahan. Gubernur Jambi, Al Haris, menginstruksikan pembentukan Satgas ASN yang melibatkan aparatur sipil negara muda untuk membantu tim pemadam di garis depan. Berikut adalah data luasan lahan yang terbakar di beberapa wilayah utama:

Skandal Korupsi dan Kriminalitas di Kota Jambi

Selain krisis lingkungan, sektor birokrasi di Jambi juga diguncang oleh kasus korupsi besar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menetapkan mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Nella Ervina (NE), bersama empat tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pemutakhiran pajak daerah tahun anggaran 2024. Proyek yang bernilai Rp 1,8 miliar tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp 1,37 miliar akibat adanya praktik kickback fee sebesar 25 persen kepada oknum pejabat.

Modus operandi yang dilakukan para tersangka meliputi pengaturan pemenang tender secara rahasia serta melakukan pemutakhiran data pajak secara formalitas tanpa melakukan survei lapangan yang sebenarnya. Penyidik menemukan bahwa data yang digunakan hanyalah data lama, sementara hak honorarium tenaga ahli diduga tidak dibayarkan dan tanda terimanya dipalsukan.

Di sisi lain, aspek keamanan sosial juga menjadi sorotan setelah terjadinya aksi penusukan di Kelurahan Solok Sipin, Kota Jambi. Seorang wanita berinisial YA (37) melakukan penganiayaan terhadap mantan pasangan sesama jenisnya, NRP (26), dan seorang pria lainnya, S (46), menggunakan senjata tajam yang disembunyikan dalam sebuah pena silver. Motif pelaku diketahui didasari oleh rasa cemburu terhadap hubungan baru korban. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Situasi kompleks yang terjadi di Jambi saat ini menggambarkan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penanganan karhutla memerlukan tindakan preventif yang cepat, pengawasan birokrasi yang ketat untuk mencegah korupsi, serta menjaga stabilitas keamanan di tingkat masyarakat guna memastikan kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga tetap terjaga.