Sekolapedia – 21 Oktober 2026 | Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika ekonomi nasional tengah berada dalam fase yang penuh tantangan. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi tetap menunjukkan angka positif di kisaran 5 persen, isu mengenai stabilitas daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, menjadi sorotan utama para pengamat ekonomi dan pelaku industri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun 2025. Tren ini berlanjut dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan sedikit melambat menjadi 5,29 persen pada kuartal II-2026. Namun, pertumbuhan yang konsisten di atas 5 persen ini dinilai belum sepenuhnya mampu menjamin kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tantangan Sektor Ritel dan Pergeseran Konsumsi
Sektor ritel, sebagai salah satu indikator utama aktivitas ekonomi, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Indeks Penjualan Riil (IPR) sempat menyentuh angka 6,3 persen secara tahunan (YoY) pada November 2025, namun mengalami perlambatan di tahun 2026. Pada Juni 2026, penjualan eceran bahkan sempat mengalami kontraksi sebesar 3 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Aphonzus Widjaja, mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan relatif stabil karena beralih fungsi menjadi ruang interaksi sosial, kinerja ritel tetap menghadapi tekanan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat serta faktor musiman yang membuat periode sepi penjualan berlangsung lebih lama.
Kesenjangan Regional dan Keterjangkauan Pangan
Masalah daya beli juga terlihat nyata dari disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah di Indonesia. Analisis data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam keterjangkauan pangan dasar, seperti ayam goreng, yang mencerminkan perbedaan upah minimum dan efisiensi rantai pasok.
| Kategori Kota | Kota | Waktu Kerja yang Dibutuhkan (Menit) |
|---|---|---|
| Paling Sulit Dijangkau | Kupang | 108 |
| Kendari | 106 | |
| Gorontalo | 86 | |
| Denpasar | 80 | |
| Mataram | 77 | |
| Paling Terjangkau | Banjarmasin | 19 |
| Medan | 27 |
Di Kupang, misalnya, masyarakat harus bekerja selama 108 menit hanya untuk membeli seporsi ayam goreng, sementara di Banjarmasin, waktu yang dibutuhkan hanya 19 menit. Hal ini menunjukkan bahwa faktor upah minimum dan biaya distribusi sangat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein mereka.
Tekanan pada Kelas Menengah dan Pekerja Informal
Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, memberikan catatan kritis terkait kualitas pertumbuhan ekonomi ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum mampu menyelesaikan masalah struktural, terutama tingginya proporsi pekerja informal yang mencapai hampir 60 persen dari total tenaga kerja. Pekerja di sektor ini memiliki pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial yang sangat terbatas.
Selain itu, kelas menengah kini tengah berjuang menghadapi tekanan dari berbagai sisi, mulai dari suku bunga yang tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga barang-barang impor. Kondisi ini secara langsung menekan daya beli mereka, karena kenaikan biaya hidup seringkali tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan yang mereka terima.
Optimisme di Tengah Inflasi Pangan
Meski banyak tekanan, Bank Indonesia melaporkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada September 2026 masih berada pada level optimis sebesar 118,1. Hal ini mengindikasikan bahwa secara psikologis, konsumen masih memiliki kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi ke depan. Pemerintah juga berargumen bahwa konsumsi masyarakat sebenarnya tidak melemah, melainkan mengalami transformasi ke sektor digital, pariwisata, dan perjalanan.
Namun, tantangan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur tetap menjadi ancaman nyata. Gangguan produksi akibat perubahan iklim dan meningkatnya biaya transportasi serta pupuk terus membayangi stabilitas harga di pasar. Jika kenaikan harga pangan tidak terkendali, maka upaya menjaga daya beli masyarakat akan menjadi semakin sulit di masa mendatang.
Secara keseluruhan, meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan di atas 5 persen, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas. Fokus pada penciptaan lapangan kerja formal, pengendalian inflasi pangan, dan pemerataan akses ekonomi antarwilayah menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan oleh seluruh rakyat Indonesia.