Istilah desil 6-10 kembali mencuat seiring ramainya isu penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kabar dari sejumlah daerah, termasuk Pandeglang, menyebut adanya penerima bantuan iuran yang statusnya dinonaktifkan, dan BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat memeriksa status keaktifan masing-masing. Di balik isu ini, ada satu konsep yang sering disebut tetapi jarang dijelaskan: kelompok desil.
Apa Itu Desil dan Bagaimana Cara Membacanya?
Desil adalah cara membagi seluruh rumah tangga di Indonesia menjadi sepuluh kelompok yang ukurannya sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 berisi 10% rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rendah, sedangkan desil 10 berisi 10% dengan kondisi paling tinggi.
Dengan logika itu, desil 6-10 merujuk pada separuh rumah tangga yang berada di lapisan atas skala kesejahteraan. Sementara desil 1-4 mencakup 40% lapisan terbawah, yang secara umum menjadi sasaran utama program bantuan sosial.
Penentuan posisi desil tidak dilakukan dengan satu pertanyaan tunggal. Sejumlah indikator dipakai, misalnya jenis dan kondisi tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan aset, tingkat pendidikan, serta akses terhadap layanan dasar.
Mengapa Desil 6-10 Menjadi Sorotan?
Bantuan iuran Jaminan Kesehatan pada dasarnya diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Karena itu, penargetan program selalu berusaha memastikan penerimanya benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.
Dalam praktik penargetan, prioritas diberikan kepada rumah tangga desil 1-4. Kelompok desil 6-10 umumnya diposisikan di luar sasaran bantuan iuran karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Masalah muncul ketika data berubah. Rumah tangga yang sebelumnya berada di desil rendah bisa naik ke desil yang lebih tinggi setelah pemutakhiran data. Sebaliknya, ada pula rumah tangga yang sebenarnya tidak mampu tetapi tercatat pada desil tinggi karena data lama atau tidak lengkap.
Kaitan Desil 6-10 dengan Status Kepesertaan BPJS
Peserta PBI Jaminan Kesehatan memperoleh iuran yang dibiayai pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Ketika status PBI dicabut, peserta tidak otomatis kehilangan jaminan kesehatan, tetapi harus berpindah ke segmen lain, umumnya sebagai peserta mandiri yang membayar iuran sendiri.
Perpindahan inilah yang kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat. Banyak yang mengira kartu BPJS-nya dinonaktifkan secara permanen, padahal yang berubah adalah sumber pembayaran iurannya.
Cara Mengecek Status Keaktifan Peserta
Untuk memastikan status kepesertaan, ada beberapa jalur yang bisa dimanfaatkan:
- Aplikasi Mobile JKN, yang menampilkan segmen dan status peserta.
- Layanan WhatsApp resmi BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA dan CHIKA.
- Situs web resmi BPJS Kesehatan melalui menu cek kepesertaan.
- Care Center BPJS Kesehatan atau kantor cabang terdekat.
Apa yang Sebaiknya Dilakukan Jika Berada di Desil 6-10?
Langkah pertama adalah memeriksa status kepesertaan secara mandiri. Jika status PBI dinonaktifkan, peserta dapat melakukan registrasi ulang sebagai peserta mandiri agar jaminan kesehatan tetap aktif.
Jika merasa penonaktifan tidak tepat, misalnya karena kondisi ekonomi yang sebenarnya belum memadai, masyarakat dapat mengajukan pengecekan data. Proses ini biasanya melibatkan aparat desa atau kelurahan dan petugas pemutakhiran data di wilayah setempat.
Perlu diingat bahwa posisi desil bersifat relatif, bukan label mutlak tentang kemampuan seseorang. Rumah tangga di desil 5 bisa jadi hanya berbeda tipis dengan desil 6, tergantung indikator yang dinilai.
Kesimpulan
Desil 6-10 adalah kelompok separuh rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dalam data terpadu. Kelompok ini umumnya berada di luar sasaran bantuan iuran gratis, sehingga status kepesertaannya dapat berubah ketika data diperbarui.
Karena itu, langkah paling bijak adalah rutin mengecek status kepesertaan dan memperbarui data bila ada perubahan kondisi. Dengan begitu, hak atas jaminan kesehatan tetap terjaga tanpa mengganggu ketepatan sasaran program bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.