Darurat Kekerasan Seksual: Dari Sekolah hingga Pesantren, Pemerintah Perketat Pengawasan

Sekolapedia – 10 Oktober 2026 | Maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan oknum pendidik dan tokoh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia telah memicu gelombang kemarahan publik serta desakan reformasi sistem pengawasan. Kasus-kasus yang mencuat belakangan ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan dan anak masih sangat rentan, baik di lingkungan institusi pendidikan formal, lembaga keagamaan, hingga ruang publik.

Di Jakarta, perhatian publik tertuju pada dugaan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang guru di SMKN 27 Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi yang beredar, oknum tersebut diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah siswa, mulai dari perilaku tidak pantas di depan kelas hingga tindakan fisik yang merendahkan martabat siswa. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil langkah tegas dengan memastikan bahwa pelaku tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk mengajar di Jakarta.

“Saya sudah meminta agar yang bersangkutan tidak lagi diberi kesempatan untuk menjalankan profesi sebagai pendidik di Jakarta. Karena sebenarnya peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama kali, sehingga tidak ada ruang lagi bagi yang bersangkutan,” tegas Pramono saat memberikan keterangan di Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2026). Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tidak akan memberikan perlindungan atau melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan. Pramono mempersilakan orang tua maupun korban untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan keadilan.

Kondisi serupa juga menjadi sorotan di Jawa Tengah, di mana serangkaian kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren (ponpes) memicu desakan untuk memperketat perizinan operasional. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyoroti kasus yang terjadi di sebuah pesantren di Kabupaten Pati. Ia mendesak agar pemberian izin operasional pesantren tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas dan integritas pengasuhnya.

Untuk mencegah terulangnya kasus pelecehan di lembaga pendidikan agama, muncul usulan mengenai kewajiban sertifikasi bagi para ustaz atau kiai. Selain itu, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kanwil Kemenag Jateng dilaporkan telah memperketat prosedur perizinan. Berikut adalah perbandingan tren penerbitan izin operasional pesantren di Jawa Tengah:

Tak hanya di institusi pendidikan, kasus pelecehan juga terjadi di ruang publik yang melibatkan oknum pekerja restoran. Seorang influencer, Sashfir, baru-baru ini mengungkap pengalaman traumatisnya saat menjadi korban di sebuah restoran di kawasan Senopati pada April 2026 lalu. Sashfir mengungkapkan bahwa pelaku merupakan seorang pria berkeluarga yang seharusnya menjadi teladan dalam memberikan rasa aman.

Melalui keberaniannya bersuara, Sashfir berharap dapat memberikan dukungan bagi korban lain agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi trauma. Ia juga mengapresiasi pihak manajemen restoran yang bersikap kooperatif dalam menindak tegas oknum pegawainya tersebut. Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum guna memberikan efek jera.

Rangkaian peristiwa ini menjadi alarm keras bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat terhadap izin lembaga pendidikan, serta keberanian korban untuk bersuara adalah kunci utama dalam memutus rantai kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah diharapkan tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara.