Kontroversi Miss Equality World: DPD RI Usut Kehadiran Arya Wedakarna di Bangkok

Sekolapedia – 05 September 2026 | Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah mengambil langkah tegas terkait isu yang menerpa salah satu anggotanya. DPD RI usut kehadiran AWK di Bangkok, sorot kontes transpuan & pendampingan TNI sebagai bagian dari upaya menjaga integritas lembaga. Langkah ini diambil menyusul laporan dari sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat terkait kehadiran I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK) dalam ajang Miss Equality World 2026 yang digelar di Bangkok, Thailand.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Hasby Yusuf, menyatakan bahwa pemanggilan terhadap senator asal Bali tersebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi mendalam. BK DPD tidak hanya akan melihat dokumentasi visual yang beredar di media sosial, tetapi juga menelaah konteks serta kapasitas kehadiran Arya Wedakarna dalam acara tersebut. Hal ini krusial karena kehadiran seorang senator dalam acara yang berkaitan dengan isu sensitif seperti promosi LGBT dinilai dapat berdampak pada citra institusi.

Dalam proses pemeriksaan nanti, terdapat beberapa poin utama yang akan digali oleh Badan Kehormatan. Fokus investigasi meliputi:

• Tujuan utama kehadiran Arya Wedakarna di Bangkok.
• Kapasitas resmi yang dibawa saat menghadiri kontes kecantikan transgender tersebut.
• Identitas pihak penyelenggara dan lembaga yang mengundang.
• Bentuk keterlibatan langsung dalam rangkaian acara.
• Penggunaan atribut, fasilitas, maupun penyebutan jabatan ‘Senator Indonesia’ di lokasi acara.
• Keberadaan pendampingan dari anggota TNI selama kegiatan berlangsung.

Terkait isu pendampingan aparat, DPD RI usut kehadiran AWK di Bangkok, sorot kontes transpuan & pendampingan TNI guna memastikan apakah hal tersebut berkaitan dengan kedinasan atau bersifat pribadi. Hasby Yusuf menekankan bahwa meskipun seseorang melakukan aktivitas atas nama pribadi, status sebagai anggota DPD RI tetap melekat dan wajib menjunjung tinggi standar kehormatan jabatan serta kepatutan di ruang publik.

Menanggapi rencana pemanggilan tersebut, Arya Wedakarna menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan BK DPD. Sebagai anggota yang telah menjabat selama tiga periode sejak 2014, ia mengklaim sangat memahami mekanisme internal dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Badan Kehormatan. Arya menegaskan bahwa forum ini merupakan sarana komunikasi yang baik untuk meluruskan kesalahpahaman.

Dalam klarifikasi sebelumnya, Arya Wedakarna menjelaskan kronologi kehadirannya. Ia menyebut bahwa dirinya datang atas undangan MS Organization, sebuah lembaga yang memiliki jaringan di 15 negara dan sering melakukan kegiatan amal di Bali. Menurutnya, ia hadir bukan sebagai anggota DPD RI, melainkan sebagai tokoh budaya Hindu dan tokoh pariwisata. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa acara tersebut mengusung isu transgender secara spesifik, melainkan hanya terkait dengan promosi pariwisata dan kegiatan sosial.

Namun, perdebatan muncul karena adanya penyebutan gelar ‘Senator Indonesia’ dalam acara tersebut. Oleh karena itu, DPD RI usut kehadiran AWK di Bangkok, sorot kontes transpuan & pendampingan TNI untuk memastikan apakah ada penyalahgunaan protokoler atau atribut jabatan. BK DPD berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan kode etik yang berlaku. Jika nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran etik atau ketidakpatutan, BK DPD akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut batas antara aktivitas pribadi seorang tokoh politik dengan tanggung jawab moral sebagai wakil daerah. Melalui proses investigasi ini, diharapkan transparansi dapat terjaga dan marwah lembaga DPD RI tetap terlindungi dari polemik yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, proses pemeriksaan ini akan dilakukan secara terpisah antara pemanggilan Arya Wedakarna dengan para pihak pengadu. Badan Kehormatan akan menelaah fakta secara objektif sebelum mengambil keputusan akhir terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh senator asal Bali tersebut.