Kontradiksi Data Kemiskinan: Mengapa Versi Bank Dunia dan BPS Berbeda Jauh?

Sekolapedia – 08 September 2026 | Perdebatan mengenai kesejahteraan rakyat kembali memanas di tengah ruang publik. Polemik beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS – ‘Angka kemiskinan bukan perdebatan kebijakan, tapi pertarungan politik’ [titlebase] kini menjadi sorotan tajam setelah munculnya jurang perbedaan yang sangat ekstrem antara statistik domestik dan estimasi lembaga internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia menyusut menjadi 22,93 juta jiwa atau setara dengan 8,07 persen dari total populasi. Angka ini merupakan level terendah sejak tahun 2015. Namun, laporan Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia justru menyajikan potret yang sebaliknya, di mana diproyeksikan sebanyak 64,2 persen warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional.

Akar Perbedaan: Standar dan Metodologi

Ketidaksesuaian angka ini bukan disebabkan oleh kesalahan hitung, melainkan perbedaan fundamental pada standar yang digunakan. Polemik beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS – ‘Angka kemiskinan bukan perdebatan kebijakan, tapi pertarungan politik’ [titlebase] ini berakar pada ambang batas pengeluaran yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

Berikut adalah perbandingan antara standar kedua lembaga tersebut:

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, mengkritik bahwa garis kemiskinan BPS saat ini terlalu rendah karena hanya berbasis kebutuhan dasar minimal. Di sisi lain, Bank Dunia menggunakan standar US$ 8,30 per orang per hari karena Indonesia telah diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income country). Dengan standar ini, Indonesia menghadapi risiko besar menjadi negara termiskin di kelas menengah pada tahun 2027 jika tidak ada perbaikan signifikan.

Tudingan Manipulasi dan Respon BPS

Munculnya perbedaan mencolok ini memicu keraguan publik. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan apakah data BPS sengaja dibuat rendah untuk menunjang klaim keberhasilan pemerintah. Muncul pula spekulasi mengenai perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dianggap memanipulasi angka agar masyarakat terlihat lebih sejahtera demi mengurangi jatah bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Nashrul Wajdi, menegaskan bahwa perubahan desil tidak berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Desil adalah alat untuk menunjukkan posisi kesejahteraan relatif antar keluarga, bukan penentu apakah seseorang miskin atau kaya. Ia menekankan bahwa polemik beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS – ‘Angka kemiskinan bukan perdebatan kebijakan, tapi pertarungan politik’ [titlebase] tidak boleh mengaburkan pemahaman bahwa sistem desil akan selalu ada dalam setiap kondisi ekonomi.

Dampak Sektor Informal dan Ketimpangan

Ekonom senior Ferry Latuhihin menyoroti bahwa realitas di lapangan seringkali tidak selaras dengan angka statistik formal. Tingginya angka pekerja di sektor informal—mencapai 60 persen dari total angkatan kerja—seperti pengemudi ojek online dan pedagang kecil, menciptakan kerentanan ekonomi yang sulit ditangkap sepenuhnya oleh standar pengeluaran minimum BPS. Kondisi inilah yang membuat polemik beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS – ‘Angka kemiskinan bukan perdebatan kebijakan, tapi pertarungan politik’ [titlebase] terus berulang setiap tahunnya.

Pada akhirnya, perbedaan data ini memberikan dua perspektif berbeda. BPS memberikan gambaran kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi dasar, sementara Bank Dunia memberikan peringatan tentang posisi daya beli masyarakat Indonesia di kancah global. Ketegangan ini menegaskan bahwa polemik beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS – ‘Angka kemiskinan bukan perdebatan kebijakan, tapi pertarungan politik’ [titlebase] akan terus menjadi instrumen kritis dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi nasional di masa depan.