Sekolapedia – 21 September 2026 | Situasi keamanan di Timur Tengah kembali berada di titik kritis setelah militer Israel dilaporkan melakukan penyusupan baru ke wilayah kedaulatan Suriah. Meskipun tekanan diplomatik dari Damaskus telah digaungkan di kancah internasional, laporan terbaru menunjukkan bahwa Israel Tetap Masuki Daraa usai Dikecam Suriah di Forum PBB dengan mengerahkan sembilan kendaraan militer ke kawasan pedesaan Provinsi Daraa pada Jumat (18/9/2026).
Iring-iringan kendaraan tempur tersebut terpantau menerobos masuk ke area Wadi al-Raqad yang terletak di kawasan Lembah Yarmouk. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap peringatan keras yang disampaikan perwakilan Suriah di Dewan Keamanan PBB sehari sebelumnya. Aktivitas ini memperpanjang rentetan pelanggaran perbatasan yang terus terjadi di Suriah bagian selatan, terutama sejak perubahan peta politik besar di negara tersebut pada akhir tahun 2024.
Eskalasi di Dewan Keamanan PBB
Ketegangan ini bukan sekadar pergerakan pasukan di lapangan, melainkan juga perang urat syaraf di meja diplomasi. Dalam pertemuan bulanan Dewan Keamanan PBB terkait masa transisi Suriah, Duta Besar Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Tel Aviv. Ia menegaskan bahwa Israel Tetap Masuki Daraa usai Dikecam Suriah di Forum PBB merupakan ancaman nyata bagi stabilitas seluruh kawasan Timur Tengah.
Olabi memaparkan realitas pahit yang dihadapi warga sipil di lapangan. Ia menyebutkan bahwa Israel tidak hanya melakukan penyusupan wilayah, tetapi juga melakukan pemboman terhadap fasilitas penting dan mengusir penduduk desa. Menurutnya, meskipun Damaskus telah memilih jalur dialog dan mediasi untuk mencegah eskalasi yang lebih luas, Israel justru merespons upaya damai tersebut dengan serangan udara dan pelanggaran kedaulatan yang sistematis.
| Aktor Terkait | Posisi/Tindakan |
|---|---|
| Suriah (Damaskus) | Menuntut penarikan pasukan Israel dan kepatuhan pada Perjanjian 1974. |
| Israel (Tel Aviv) | Menduduki zona penyangga dan menolak validitas perjanjian lama. |
| Turki (Ankara) | Menegaskan kehadiran militer atas undangan resmi Damaskus. |
| Rusia & Oman | Mengecam tindakan agresif Israel dan serangan pada infrastruktur sipil. |
Perdebatan Mengenai Peran Turki
Di tengah sorotan terhadap agresi Israel, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mencoba mengalihkan fokus perhatian dunia. Danon berargumen bahwa ancaman sebenarnya di Suriah justru datang dari Turki. Ia menuding bahwa Ankara berencana memperluas pengaruh militernya secara masif untuk mengambil alih kendali di Suriah, yang menurutnya merupakan strategi proksi dari Iran.
Danon mengklaim bahwa Turki memiliki sekitar 20 ribu tentara dan lebih dari 100 pangkalan militer di Suriah, yang menguasai sekitar 5 persen wilayah negara tersebut. Namun, klaim ini segera dibantah oleh Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz. Yildiz menegaskan bahwa kehadiran pasukan Turki sepenuhnya sah karena didasarkan pada undangan resmi pemerintah Damaskus. Ia menuduh Israel sengaja melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap kerja sama sah antara Turki dan Suriah demi membenarkan tindakan ilegal mereka di wilayah kedaulatan Suriah.
Dampak Terhadap Stabilitas Regional
Fenomena di mana Israel Tetap Masuki Daraa usai Dikecam Suriah di Forum PBB mencerminkan rapuhnya tatanan hukum internasional di kawasan tersebut. Banyak negara, termasuk 44 negara yang mengeluarkan deklarasi darurat, telah mengecam kunjungan petinggi Israel ke wilayah sengketa seperti Jabal al-Sheikh sebagai tindakan yang melawan hukum internasional.
Ketidakpastian ini semakin diperparah dengan klaim Israel yang secara sepihak menghentikan Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974. Dengan pendudukan zona penyangga dan wilayah Gunung Hermon, ketegangan antara kekuatan regional seperti Israel, Suriah, dan Turki diprediksi akan terus meningkat, menempatkan stabilitas Timur Tengah dalam risiko konflik terbuka yang lebih besar.
Realitas bahwa Israel Tetap Masuki Daraa usai Dikecam Suriah di Forum PBB menunjukkan bahwa diplomasi di PBB saat ini menghadapi tantangan berat dalam menghadapi aksi militer unilateral. Tanpa adanya tindakan tegas dari Dewan Keamanan untuk memastikan penarikan pasukan ke garis batas tahun 1974, wilayah Suriah selatan akan terus menjadi zona konflik yang tidak stabil.
Post Comment