Skandal Kuota Haji: Begini Kejahatan yang Didakwakan kepada Gus Alex, Merugikan Negara Rp 622,09 M

Sekolapedia – 12 Agustus 2026 | Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 memasuki babak baru yang mengejutkan publik. Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, terungkap rincian dugaan penyimpangan yang melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya. Begini kejahatan yang didakwakan kepada Gus Alex, merugikan negara Rp 622,09 M, di mana ia diduga menerima aliran dana ilegal dari praktik percepatan keberangkatan jemaah haji khusus.

Ishfah Abidal Aziz, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Alex, didakwa memperkaya diri sendiri dengan nilai yang fantastis. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fahmi Idris, menyatakan bahwa Gus Alex diduga menerima aliran dana sebesar 5,23 juta dolar AS atau setara dengan Rp 93,09 miliar, ditambah dengan dana tambahan sebesar Rp 330 juta. Hal ini menjadi bagian dari skandal besar, karena secara keseluruhan, begini kejahatan yang didakwakan kepada Gus Alex, merugikan negara Rp 622,09 M melalui berbagai praktik jual beli kuota dan biaya percepatan.

Rincian Aliran Dana dan Peran Pihak Terkait

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan, dana yang dinikmati oleh Gus Alex berasal dari berbagai sumber yang diklaim sebagai ‘fee’ percepatan penyelenggaraan ibadah haji. Berikut adalah rincian penerimaan yang didakwakan kepada terdakwa:

• Tahun 2023: Penerimaan fee dari Staf Operasional PT Pesona Mozaik Nur Faidzin sebesar 75 ribu dolar AS.
• Tahun 2024: Penerimaan sebesar 5,16 juta dolar AS dan Rp 330 juta dari sejumlah pihak.
• Pihak Pemberi: Aliran dana tersebut melibatkan nama-nama seperti Asrul Azid Taba (436 ribu dolar AS dan Rp 230 juta), Ismail Adham (30 ribu dolar AS), Umar Bakadam (Rp 100 juta), Budi Darmawan (2,39 juta dolar AS), serta Ridwan Kurniawan (2,3 juta dolar AS).

Selain Gus Alex, peran penting juga disorot pada Fuad Hasan Masyhur, Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) sekaligus Dewan Pembina SATHU. Ia diduga menjadi pintu utama dalam pengaturan pengisian kuota haji tambahan. Fuad disebut mulai melakukan lobi sejak tahun 2022 untuk mengalihkan kuota haji reguler yang tidak terpakai menjadi kuota haji khusus yang dapat dikelola oleh anggota asosiasi SATHU.

Modus Operandi dan Kerugian Negara

Jaksa menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan adalah dengan mengatur penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa landasan kajian teknis yang sah. Pengisian kuota ini dilakukan tanpa memperhatikan masa tunggu jemaah (TO/Tx) yang seharusnya sesuai mekanisme. Karena praktik ini, negara mengalami kerugian besar. Jika ditelaah lebih dalam, begini kejahatan yang didakwakan kepada Gus Alex, merugikan negara Rp 622,09 M mencakup kerugian dari jemaah yang seharusnya tidak berhak berangkat namun diberangkatkan melalui jalur ilegal.

Meskipun dakwaan tersebut sangat berat, pihak pembela Gus Alex memberikan bantahan keras. Melalui kuasa hukumnya, Wa Ode Nur Zainab, mereka menyatakan bahwa tudingan kerugian negara tersebut tidak mendasar. Pihak pembela berargumen bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak bersumber dari APBN, melainkan dari dana setoran jemaah (Bipih) dan hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. Oleh karena itu, mereka mengklaim transaksi yang dipermasalahkan hanyalah perputaran dana antara jemaah dan korporasi PIHK.

Persidangan ini terus menjadi sorotan tajam karena menyentuh aspek sensitif mengenai pengelolaan dana umat. Publik kini menunggu pembuktian lebih lanjut di persidangan untuk melihat apakah fakta-fakta yang diajukan jaksa dapat mematahkan argumen pembelaan. Mengingat skala kasusnya, begini kejahatan yang didakwakan kepada Gus Alex, merugikan negara Rp 622,09 M akan menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum kasus korupsi di sektor keagamaan.

Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan kuota haji di Indonesia. Antara kepentingan regulasi, permintaan asosiasi travel, dan dugaan praktik gratifikasi yang melibatkan pejabat tinggi negara. Proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat diharapkan dapat mengungkap kebenaran sejati di balik pengalihan kuota haji yang merugikan negara secara masif ini.