Polemik Desil 10: Mengapa Warga Bergaji UMR dan Tak Punya Aset Malah Masuk Kelompok Sejahtera?

Sekolapedia – 16 Agustus 2026 | Belakangan ini, lini masa media sosial seperti Threads dan Twitter diramaikan oleh gelombang keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian status ekonomi mereka dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Banyak warga merasa kaget dan kecewa setelah melakukan pengecekan mandiri terhadap desil bps, yang menunjukkan bahwa mereka masuk dalam kelompok kesejahteraan tinggi, bahkan hingga kategori desil 9 dan 10.

Fenomena ini memicu pertanyaan besar mengenai akurasi data pemerintah. Sejumlah pengguna media sosial membagikan pengalaman mereka yang terasa kontradiktif; mulai dari ibu rumah tangga tanpa penghasilan hingga pekerja dengan gaji setara UMR yang tercatat sebagai kelompok ekonomi atas. Ketidaksinkronan antara realitas ekonomi harian dengan status desil ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada hak mereka dalam menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Memahami Apa Itu Desil dan Fungsinya

Desil merupakan metode pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai acuan utama pemerintah dalam menentukan sasaran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Secara umum, pembagian ini dibagi ke dalam rentang angka 1 hingga 10:

• Desil 1-4: Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah (termasuk miskin ekstrem) yang menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.
• Desil 5: Kelompok menengah bawah yang dapat menerima bantuan tertentu secara terbatas dan selektif.
• Desil 6-10: Kelompok masyarakat menengah hingga ekonomi atas yang umumnya tidak menjadi sasaran bantuan sosial.

Perlu dicatat bahwa penentuan posisi ini tidak hanya didasarkan pada besaran pendapatan bulanan semata, melainkan melibatkan berbagai indikator kesejahteraan lainnya.

Penyebab Ketidaksesuaian Data Desil

Menanggapi polemik ini, pengamat ekonomi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM) Bandung, Deni Rizky, menyoroti adanya potensi kesalahan dalam pengolahan data. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang dapat memicu kesalahan pada desil bps dan kementerian terkait:

1. Kesalahan Pendataan: Hal ini bisa bersumber dari ketidakterbukaan atau ketidakakuratan jawaban masyarakat saat survei, maupun kekeliruan petugas di lapangan saat melakukan proses input data.
2. Kesalahan Sistem: Adanya kemungkinan kegagalan atau kekeliruan dalam sistem algoritma yang digunakan untuk mengategorikan masyarakat ke dalam kelompok desil tertentu.

Deni juga menjelaskan bahwa penilaian kesejahteraan sering kali mempertimbangkan kepemilikan aset. Hal inilah yang menyebabkan seseorang dengan gaya hidup sederhana secara kasat mata bisa saja masuk ke desil tinggi jika sistem mendeteksi adanya aset tertentu yang dimiliki.

Cara Cek Status Desil Secara Mandiri

Bagi masyarakat yang ingin memastikan posisi kesejahteraan mereka, pemerintah telah menyediakan akses pengecekan secara online. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk mengeceknya melalui perangkat ponsel Anda:

Jika masyarakat merasa data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sangat penting untuk melakukan pengajuan perubahan data agar hak-hak sosial mereka tidak terabaikan. Transparansi dari pihak Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengumpul data dan kementerian terkait sebagai penentu desil sangat diperlukan agar masyarakat memahami dasar penentuan kategori mereka.

Keterbukaan informasi mengenai indikator apa saja yang digunakan dalam menentukan desil bps akan membantu mengurangi kegaduhan di masyarakat. Dengan adanya akses yang mudah untuk mengunduh dan melihat alasan masuknya seseorang ke kategori tertentu, diharapkan proses sinkronisasi data antara pemerintah dan kondisi riil warga dapat berjalan lebih akurat di masa mendatang.