Sekolapedia – 25 Agustus 2026 | Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kini memasuki fase penguatan personel secara besar-besaran. Dalam langkah strategis tersebut, Polda Bali kirim 1 SSK Brimob gempur karhutla Kalbar, Irjen Daniel berpesan agar seluruh personel tetap mengutamakan keselamatan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini.
Kepolisian Daerah Bali secara resmi telah memberangkatkan satu satuan setingkat kompi (SSK) yang terdiri dari 110 personel Satuan Brimob untuk diperbantukan di wilayah Kalimantan Barat. Pelepasan pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Adityajaya, di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Senin (24/8/2026). Kehadiran pasukan ini merupakan bagian dari mobilisasi nasional untuk merespons eskalasi karhutla yang kian mengkhawatirkan, terutama di kawasan lahan gambut.
Dalam momentum pelepasan tersebut, Polda Bali kirim 1 SSK Brimob gempur karhutla Kalbar, Irjen Daniel berpesan kepada para personel agar menjaga kesehatan dan keselamatan selama bertugas di lapangan. Beliau menekankan bahwa penugasan ini bukan sekadar tugas teknis pemadaman, melainkan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk kabut asap dan ancaman lingkungan.
Mobilisasi Personel Brimob Nasional
Secara keseluruhan, Polri telah mengerahkan total 300 personel Brimob tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Pasukan ini merupakan gabungan dari dua wilayah utama, dengan rincian sebagai berikut:
| Asal Pasukan | Jumlah Personel | Satuan |
|---|---|---|
| Kalimantan Timur | 190 Personel | Pasukan Brimob II Korbrimob Polri |
| Bali | 110 Personel | Satbrimob Polda Bali |
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menjelaskan bahwa penambahan kekuatan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah perluasan titik api di area rawan. Meskipun jumlah titik panas (hotspot) dilaporkan telah menurun menjadi 28 titik, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat potensi api yang masih tersimpan di dalam lapisan lahan gambut.
Prioritas Wilayah dan Strategi Penanganan
Polda Kalbar bersama TNI dan pemerintah daerah telah menetapkan delapan kabupaten sebagai wilayah prioritas pengawasan. Dengan tambahan pasukan ini, total personel yang dikerahkan oleh Polda Kalbar kini mencapai sekitar 2.298 personel. Berikut adalah wilayah yang menjadi fokus utama:
- Ketapang (Perhatian Khusus)
- Kubu Raya (Perhatian Khusus)
- Melawi (Perhatian Khusus)
- Sambas
- Sanggau
- Bengkayang
- Mempawah
- Kayong Utara
Strategi yang diterapkan tidak hanya terbatas pada pemadaman api (reaktif), tetapi juga mencakup langkah preventif dan penegakan hukum. Kapolda Kalbar, Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di sekitar lokasi kebakaran. Korporasi yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, langkah mitigasi dini juga dilakukan melalui patroli terpadu, penggunaan teknologi deteksi dini, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti pembuatan embung dan parit di kawasan rawan sebagai sumber air pemadam. Sinergi dengan perusahaan setempat juga terus dijalin untuk membantu distribusi air di titik-titik krusial.
Meskipun fokus utama saat ini adalah Kalimantan Barat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah memberikan sinyal kesiapsiagaan Polri untuk mengerahkan personel ke wilayah lain, seperti Taman Nasional Way Kambas di Lampung, guna melindungi kawasan konservasi gajah jika situasi darurat terjadi. Hal ini menunjukkan komitmen penuh Polri dalam menghadapi eskalasi bencana karhutla di tanah air.
Dengan adanya penguatan personel ini, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat dikendalikan dengan lebih cepat dan efektif. Kehadiran pasukan tambahan, termasuk melalui program Polda Bali kirim 1 SSK Brimob gempur karhutla Kalbar, Irjen Daniel berpesan agar tetap waspada, diharapkan mampu meminimalkan dampak kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat terdampak asap.
Sebagai penutup, penanganan karhutla memerlukan kolaborasi lintas sektoral antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan dalam memadamkan titik api dan mencegah pembakaran lahan secara ilegal menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Post Comment